Taufan Pawe Minta Pemda dan BPN Bersinergi Tingkatkan Pendapatan Negara dari Sektor Agraria

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, mendesak seluruh kepala daerah di Sulawesi Selatan untuk memperkuat disiplin dalam penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor agraria. Langkah ini dinilai penting untuk mendongkrak Dana Bagi Hasil (DBH) pertanahan yang berpotensi besar bagi pendapatan daerah.

Desakan tersebut disampaikan Taufan Pawe dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Nusron Wahid, di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (13/11/2025). Rakor tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman, Kepala Kanwil BPN Sulsel Dony Erwan Brilianto, serta para pimpinan daerah se-Sulsel.

Dalam sambutannya, Taufan menekankan bahwa peningkatan PNBP sektor pertanahan tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian ATR/BPN, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah.

“Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini jangan diabaikan. Ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agraria/BPN, tapi dibutuhkan kemitraan dengan Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Menurutnya, optimalisasi PNBP agraria memiliki efek berantai terhadap perekonomian daerah karena dana yang dihimpun akan kembali melalui skema DBH. Ia juga mengungkapkan bahwa capaian PNBP di Sulsel masih jauh dari target. Hingga April 2025, realisasinya baru mencapai Rp1,18 triliun atau 39,3 persen dari target Rp3 triliun.

“Dibutuhkan kebersamaan antara pemerintah daerah dan para mitra di sektor swasta agar penerimaan ini bisa meningkat. Jangan sampai potensi besar ini tidak tergarap maksimal,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan PNBP melalui percepatan digitalisasi agraria. Ia menilai sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dan Kantor Pertanahan akan mempercepat penyelesaian konflik agraria serta mempermudah implementasi program prioritas nasional.

“Ini momentum penting bagi kepala daerah untuk memperkuat koordinasi dan mengaktualisasi isu-isu strategis pertanahan di daerahnya masing-masing,” kata Jufri Rahman.

Dalam arahannya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan empat hal penting yang perlu segera disinergikan oleh kepala daerah di Sulsel. Pertama, integrasi data antara Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Kedua, pembentukan regulasi daerah yang mengatur pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketiga, pembaruan data sertifikat pertanahan lama agar terintegrasi ke sistem Sentuh Tanahku. Keempat, percepatan sertifikasi aset sosial seperti masjid, rumah ibadah, dan fasilitas kegiatan sosial.

Taufan Pawe menyampaikan apresiasi atas langkah responsif Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Nusron Wahid dalam menangani berbagai permasalahan agraria di daerah. Ia menegaskan bahwa reforma agraria merupakan kebutuhan mendasar dalam memperkuat tata kelola pertanahan nasional.

“Atas nama Komisi II DPR RI, kami sangat mengapresiasi rapat koordinasi ini. Komisi II akan terus menyuarakan persoalan yang dihadapi daerah agar mendapat perhatian pemerintah pusat,” pungkasnya.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan di Sulsel dapat memperkuat kolaborasi dengan instansi vertikal demi meningkatkan potensi PNBP yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News