SULSELSATU.com, BONE – Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menyatakan bahwa rencana pemekaran Kabupaten Bone Selatan kini masuk dalam daftar 32 daerah yang diprioritaskan pemerintah pusat.
Ketua DPD I Golkar Sulsel itu menyebut dua rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait pencabutan moratorium pemekaran daerah sudah rampung dan sedang menunggu persetujuan Presiden.
Hal tersebut disampaikan Taufan saat menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun Partai Golkar di Kabupaten Bone, Minggu, 16 November 2025.
Baca Juga : Pengamat Nilai Dukungan 20 DPD II Tegaskan Appi Figur Pemersatu Golkar Sulsel
Taufan menjelaskan bahwa aspirasi pembentukan Bone Selatan telah melalui proses pembahasan di Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri. Dari total 374 usulan pemekaran yang diterima pemerintah, Bone Selatan termasuk dalam kelompok daerah yang dinilai paling memenuhi syarat untuk diprioritaskan.
“Dari 374 usulan pemekaran, Komisi II dan Kemendagri sepakat bahwa Bone Selatan masuk 32 daerah yang layak diprioritaskan,” ujar Taufan.
Menurutnya, dua draf RPP yang menjadi dasar pencabutan moratorium pemekaran daerah yang berlaku sejak 2014 telah dirampungkan legislatif dan eksekutif. Taufan menyebut dokumen tersebut kini berada di meja Presiden Prabowo Subianto untuk ditelaah.
Baca Juga : Taufan Pawe Optimistis IKN Siap Jadi Ibu Kota Politik pada 2028
“Kabar yang saya terima, dua RPP itu sudah berada di meja Presiden,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Komisi II DPR RI akan mengawal penuh agar pemekaran Bone Selatan segera direalisasikan apabila regulasi tersebut disahkan. Aspirasi pembentukan daerah otonom baru ini disebut telah lama diperjuangkan masyarakat.
Taufan juga menyoroti dampak ekonomi yang diyakini akan muncul dari pemekaran, termasuk peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan wilayah baru. Ia turut mengapresiasi dukungan tokoh nasional asal Bone, Nurdin Halid, yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Baca Juga : Jelang Musda Golkar Sulsel, Pendukung Appi Temui Muhidin di Jakarta
“Jika pemekaran terwujud, inflasi dan PDRB Bone akan lebih terkendali. Ini bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi juga kebutuhan ekonomi masyarakat,” tutupnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar