DPRD Makassar Kawal Percepatan Finalisasi KUA-PPAS 2026, APBD Diproyeksi Rp5,1 Triliun
SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar menjadi motor penggerak dalam percepatan finalisasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026, yang berhasil dirampungkan lebih cepat dari jadwal.
Kolaborasi legislatif–eksekutif ini menghasilkan kesepakatan awal sebelum Desember 2025, dengan proyeksi APBD Pokok 2026 mencapai sekitar Rp5,1 triliun.
Kesepakatan tersebut diformalkan melalui Rapat Paripurna Penandatanganan Nota KUA dan PPAS APBD 2026 yang digelar di Balai Kota Makassar, Senin (17/11/2025).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Makassar, Supratman, bersama unsur pimpinan dan anggota dewan, serta dihadiri Wali Kota Makassar Muafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Dalam proses pembahasan, DPRD Makassar disebut berperan strategis dalam menjaga agar seluruh program prioritas tetap masuk dalam rancangan APBD Pokok 2026, sekaligus memastikan penyesuaian anggaran tidak mengurangi arah pembangunan kota.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) juga telah memaparkan program strategis mereka di hadapan para legislator sebelum disepakati bersama eksekutif.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa meskipun terdapat rasionalisasi anggaran, program unggulan tetap dipertahankan berkat proses pembahasan intensif bersama DPRD.
“Semua program prioritas sudah disampaikan kepada teman-teman di DPRD, dan kita sepakat untuk tetap menjalankannya dengan penyesuaian yang diperlukan,” ujar Appi.
Ia mendorong jajaran Pemkot agar lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah dan memastikan program kerja memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Appi juga meminta agar kegiatan seremonial diminimalkan pada tahun anggaran 2026.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas peran DPRD dalam mengawal penyusunan dokumen KUA-PPAS 2026. Menurutnya, kerja sama yang solid antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan publik.
“Harmonisasi antara Pemkot dan DPRD sangat penting agar APBD 2026 benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” kata Aliyah.
Ia menilai tahun anggaran 2026 merupakan momentum untuk memperkuat program strategis, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan persoalan-persoalan prioritas di kota. Aliyah berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga dalam setiap proses penyusunan kebijakan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News