Menuju 2026, Taufan Pawe Dorong Optimalisasi Kinerja Kementerian dan Penyelenggara Pemilu
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota Komisi II DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar), Taufan Pawe dari Fraksi Partai Golkar, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait hasil rapat kerja Komisi II yang membahas evaluasi dan proyeksi program kerja kementerian dan lembaga tahun 2025. Rapat tersebut digelar pada Selasa, 25 November 2025.
Dalam keterangannya kepada media pada Rabu, 3 Desember 2025, Taufan menyoroti capaian kinerja Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu mitra utama Komisi II. Ia menyebut progres kementerian tersebut telah mencapai 98 persen.
“Kalau saya melihat progres kinerja mereka, khususnya Kementerian ATR/BPN, capaiannya sudah 98 persen,” ujar mantan Wali Kota Parepare dua periode itu.
Ia optimistis kementerian yang kini dipimpin Nusron Wahid mampu memenuhi target 100 persen sekaligus menjaga marwah institusi, meski kerap berada dalam sorotan publik akibat berbagai persoalan agraria.
Selain Kementerian ATR/BPN, Komisi II turut mengevaluasi pemaparan kinerja KPU dan Bawaslu. Menurut Taufan, penyampaian kedua lembaga penyelenggara pemilu itu dinilai cukup memuaskan, namun tetap membutuhkan pembenahan menyeluruh menuju tahun 2026.
Ia menekankan bahwa berbagai masalah yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 harus menjadi pelajaran penting untuk membangun sistem kepemiluan yang lebih baik.
“Saya optimis, kalau Komisi II terus memberikan dukungan, pendalaman, dan kritik konstruktif kepada mitra-mitra kami, maka 2026 akan menjadi tahun yang menjanjikan bagi peningkatan kinerja,” ujarnya.
Menanggapi efisiensi anggaran yang kemungkinan kembali diterapkan pada 2026, Taufan mengingatkan kementerian dan lembaga agar tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk menurunkan kualitas kinerja.
“Faktanya memang terjadi efisiensi, tetapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bekerja optimal,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah berupaya memastikan anggaran negara digunakan secara tepat dan tidak terbuang percuma. Karena itu, kementerian dan lembaga dituntut mampu menerapkan fungsi manajerial yang baik agar program tetap berjalan tanpa hambatan.
Komisi II juga mulai menyiapkan gambaran konkret terkait pembenahan sistem kepemiluan untuk menuju Pemilu 2029. Menurut Taufan, pengalaman buruk pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi catatan penting yang harus dibenahi.
Ia menekankan bahwa sistem kepemiluan yang ideal harus demokratis, transparan, dan mampu memperlihatkan kinerja maksimal dari penyelenggara. Salah satu fokus pembenahan adalah peningkatan kualitas proses rekrutmen di KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Taufan juga menilai sosialisasi kepada masyarakat harus diperkuat agar publik memahami secara utuh sistem kepemiluan yang akan diterapkan pada masa mendatang.
“Tidak ada pilihan lain, sosialisasi harus dimaksimalkan agar masyarakat benar-benar memahami seperti apa sistem kepemiluan yang ideal,” ujarnya.
Komisi II menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi, monitoring, serta mendorong perubahan regulasi demi memastikan pelayanan publik tetap optimal dan penyelenggaraan Pemilu 2029 berlangsung lebih baik.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News