TPAKD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah 2025, Dorong Sinergi Perluas Akses Keuangan Lebih Merata
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menyelenggarakan TPAKD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah 2025.
TPAKD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah 2025 sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan percepatan akses keuangan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Ishak Iskandar mewakili Gubernur Sulsel, Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin.
Selanjutnya, ada dua narasumber utama yaitu Sunarsip dan Inyo. Turut hadir juga Bupati dan Wakil Bupati, perwakilan Forkopimda, OPD, dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dari berbagai kabupaten/kota.
Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Ishak Iskandar menegaskan, percepatan akses keuangan merupakan mandat penting dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif, UU P2SK, dan berbagai kebijakan nasional lainnya.
“Pemprov Sulsel menilai bahwa TPAKD memiliki peran sentral dalam memperkuat inklusi keuangan di daerah, termasuk melalui pemanfaatan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen penyelarasan kebijakan dan integrasi dalam RPJMD 2025–2029. Pemerintah daerah menekankan perlunya sinergi yang kuat antara OPD, OJK, dan pelaku jasa keuangan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif,” jelasnya.
Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin menyampaikan, perkembangan positif perekonomian Sulsel yang tumbuh 5,01 persen, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 7,60 persen, serta peningkatan IPM menjadi 75,18, yang didukung oleh stabilitas sektor jasa keuangan dan pertumbuhan kredit produktif.
“OJK Sulselbar menekankan pentingnya penguatan literasi dan perlindungan konsumen untuk mencegah kerugian masyarakat. Hingga November 2025 Satgas PASTI telah menghentikan 2.263 pinjaman online ilegal dan 354 investasi ilegal dengan potensi kerugian mencapai Rp142,22 triliun, sehingga perluasan akses keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal,” ujar Muchlasin.
Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip memaparkan perkembangan ekonomi global dan domestik yang menuntut penguatan sektor keuangan, peningkatan pembiayaan produktif, serta dukungan bagi UMKM di tengah tantangan perlambatan ekonomi global.
Peran intermediasi sektor jasa keuangan dipandang penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di daerah.
Sementara itu, Inyo selaku Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan Outlook Ekonomi Sulsel 2026 yang tetap positif dan ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, serta pengembangan komoditas unggulan daerah.
“Integrasi program TPAKD dalam perencanaan daerah dinilai berperan penting dalam pengurangan kemiskinan dan penguatan ekonomi wilayah,” katanya.
Kegiatan ini juga menyoroti perkembangan program TPAKD Sulsel sepanjang 2025, termasuk perluasan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di desa prioritas, pembukaan lebih dari 2,15 juta rekening pelajar melalui OSOA, percepatan implementasi QRIS, serta penguatan pembiayaan UMKM dan komoditas kakao melalui kolaborasi pemerintah daerah dan perbankan.
Seluruh capaian tersebut menunjukkan konsistensi upaya percepatan inklusi keuangan di Sulawesi Selatan.
Melalui penyelenggaraan TPAKD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah 2025, OJK Sulselbar mendorong sinergi lintas pemangku kepentingan untuk memastikan perluasan akses keuangan yang lebih merata, peningkatan literasi masyarakat, serta penguatan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News