Camat Tallo Ikuti Fasilitasi Kelembagaan, Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih dan Berintegritas

Camat Tallo Ikuti Fasilitasi Kelembagaan, Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih dan Berintegritas

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kecamatan Tallo turut ambil bagian dalam kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Infrastruktur yang digelar Pemerintah Kota Makassar dengan tema “Membangun Sinergitas SKPD dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Perkotaan yang Berdaya Saing, Akuntabel, Bersih, dan Responsit”. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aston l Makassar, Selasa (23/12/2025). 

Dalam kegiatan yang diikuti oleh jajaran pimpinan SKPD, camat, dan perwakilan perangkat wilayah, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa integritas dalam pemerintahan tidak cukup dimaknai sebatas kepatuhan terhadap aturan hukum. 

Menurutnya, integritas harus diwujudkan melalui kepemimpinan yang sadar risiko dan memberikan dampak nyata bagi organisasi serta kualitas pelayanan publik, termasuk di tingkat kecamatan.

Kehadiran jajaran Pemerintah Kecamatan Tallo pada kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di tingkat wilayah. Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik dinilai memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan integritas ke dalam praktik pelayanan sehari -hari kepada masyarakat. 

“Integritas bukan soal diawasi atau tidak. Integritas itu justru diuji saat kita punya kesempatan. Ini yang harus menjadi pegangan kita bersama,” tegas Munafri dalam pemaparannya di hadapan peserta. 

Munafri menekankan bahwa pembangunan Kota Makassar periode 2026-2029 membutuhkan perangkat daerah hingga kecamatan yang memiliki pengendalian diri kuat, berani menutup zona abu-abu, serta membangun sistem yang mampu mencegah peluang penyimpangan sejak awal, bukan sekadar menghukum pelanggaran yang terjadi.

la juga meminta agar budaya lama dalam birokrasi dihentikan, termasuk praktik pengambilan keputusan informal tanpa jejak akuntabilitas, pelaksanaan program yang hanya berorientasi pada serapan anggaran, serta ketergantungan pada relasi tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. 

Pesan ini ditekankan agar menjadi perhatian serius bagi seluruh OPD hingga aparatur kecamatan.

“Budaya mengejar serapan dengan cara markup, kualitas rendah, serta loyalitas personal di atas sistem adalah pintu masuk abuse of power. Ini harus kita hentikan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Munafri menyoroti pentingnya self control leadership bagi setiap pimpinan, termasuk camat. la menyebut lima prinsip utama yang harus dijalankan, yakni menghindari diskresi berlebihan, berani menolak tekanan eksternal, memisahkan kepentingan jabatan dan pribadi, menjauhi zona abu-abu meskipun aman secara politik, serta konsisten pada proses yang benar.

Dalam forum tersebut, Munafri juga memetakan titik-titik rawan korupsi yang perlu diantisipasi bersama, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pelayanan publik, hingga pengelolaan sumber daya manusia.

Pemetaan ini menjadi acuan bagi Kecamatan Tallo dalam memperkuat sistem pengendalian internal di wilayahnya. Sebagai strategi utama pemerintahan Kota Makassar 2026-2029, 

Munafri menekankan penerapan pemerintahan berbasis risiko, penguatan jejak digital dalam setiap keputusan strategis, penegakan etika jabatan, pengambilan keputusan berbasis tim dan SOP, serta konsistensi pesan integritas dari pimpinan sebagai bentuk tone from the top.

“Itulah alasan kita mengundang KPK hari ini. Kita mau naik, kita mau berjalan dengan baik, dan kita ingin pemerintahan ini tidak bernoda,” tegas Munafri.

 

Kegiatan ini turut menghadirkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, sebagai narasumber utama. Kehadiran KPK memberikan penguatan bagi jajaran SKPD dan kecamatan, termasuk kecamatan Tallo, dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan berintegritas.

Menutup pemaparannya, Munafri menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang transparan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kota hingga kecamatan. 

“Kalau output pelayanan publik maksimal, itu berarti sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Dan semuanya berawal dari integritas,” pungkasnya.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Baca Juga