Swasembada Energi di Era Prabowo Dinilai Masih Sarat Tantangan Transisi
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wacana swasembada energi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak cukup jika hanya bertumpu pada minyak dan proyek hilirisasi semata. Tanpa diversifikasi energi dan reformasi kebijakan, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dinilai justru berpotensi berlanjut.
Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Swasembada Energi di Era Prabowo, Sekadar Wacana atau Sudah Terencana” yang menghadirkan pakar energi, ekonomi, dan kebijakan publik, Selasa (11/2/2026).
Pakar energi Universitas Hasanuddin, Prof. Ir. Muhammad Bachtiar Nappu, memaparkan bahwa kemampuan lifting minyak mentah Indonesia terus mengalami penurunan drastis. Pada awal 2000-an, Indonesia masih mampu memproduksi sekitar 1,4 juta barel per hari. Namun pada periode 2025–2026, angka tersebut merosot menjadi sekitar 600 ribu barel per hari.
“Di saat yang sama, konsumsi BBM nasional justru meningkat hingga sekitar 1,4 juta barel per hari. Celah inilah yang menyebabkan defisit besar dan membuat Indonesia sangat tergantung pada impor,” kata Bachtiar.
Ia menjelaskan, defisit tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan sektor transportasi dan industri, sementara produksi minyak domestik terus menurun karena sifatnya yang tidak terbarukan. Menurutnya, menjadikan minyak sebagai tulang punggung swasembada energi merupakan langkah berisiko tinggi.
“Mengandalkan minyak sebagai basis swasembada energi adalah langkah bunuh diri. Minyak itu non-renewable, semakin dieksploitasi semakin habis,” ujarnya.
Bachtiar menekankan bahwa makna swasembada energi seharusnya dipahami sebagai diversifikasi sumber energi, bukan sekadar meningkatkan produksi atau pengolahan minyak. Program biodiesel seperti B35 menuju B40 dan B50 dinilainya hanya bersifat transisi, karena tetap bergantung pada minyak fosil sebagai basis utama.
Ia juga menyoroti proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) yang bertujuan meningkatkan kapasitas kilang domestik. Menurutnya, proyek tersebut memang dapat menekan impor BBM jadi, tetapi tidak menyentuh persoalan mendasar ketahanan energi.
“RDMP hanya memberi refining security, bukan energy security. Bahan baku crude oil tetap impor. Kita hanya memindahkan proses pengolahan ke dalam negeri,” kata Bachtiar.
Selain itu, ia mengingatkan potensi stranded asset dari investasi besar di sektor kilang, seiring meningkatnya adopsi kendaraan listrik dalam 15 hingga 20 tahun ke depan. Investasi besar tersebut dinilai berisiko tidak relevan di masa depan.
Dari sisi kebijakan publik, Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik, M. Kafrawy Saenong, menegaskan bahwa ketergantungan impor energi juga berdampak langsung pada defisit transaksi berjalan dan stabilitas fiskal negara.
“Setiap hari kita membayar impor BBM dengan dolar. Ketika rupiah melemah, beban negara semakin berat,” ujarnya.
Ia sependapat bahwa swasembada energi tidak bisa dimaknai sempit sebagai peningkatan produksi minyak, melainkan perlu diarahkan pada pemanfaatan energi terbarukan yang dapat diproduksi sepenuhnya dari dalam negeri.
Sementara itu, pakar ekonomi Universitas Muslim Indonesia, Prof. Dr. Syamsuri Rahim, melihat persoalan energi tidak bisa dilepaskan dari kepentingan geopolitik global. Menurutnya, krisis energi dunia merupakan bagian dari strategi negara-negara besar dalam mengamankan kepentingan ekonominya.
“Negara-negara maju melakukan kolonialisme energi dalam bentuk baru. Ketidakpastian global hari ini adalah bagian dari pertarungan kepentingan ekonomi,” kata Syamsuri.
Ia menilai Indonesia perlu memiliki development master plan energi yang terintegrasi, tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada nilai tambah, keadilan distribusi, dan keberlanjutan lingkungan.
Syamsuri juga menekankan pentingnya keadilan energi, khususnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang selama ini belum menikmati akses energi secara layak.
“Jangan hanya bicara energi di kota-kota besar. Pulau-pulau kecil juga membutuhkan energi untuk bertahan hidup dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News