Bupati Jeneponto Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 oleh BPK RI
SULSELSATU.com, JENEPONTO – Bupati Jeneponto, Paris Yasir, mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) IV, Kamis (12/02/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Bupati Jeneponto.
Dalam kesempatan itu, Paris Yasir didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Jeneponto, Maskur, Asisten I Mustakbirin, Asisten III Nuzuldin Ngallo, serta jajaran terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
Entry meeting diawali dengan laporan penyelenggaraan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira. Dalam laporannya disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan awal pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang bertujuan membangun komunikasi awal sekaligus memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan.
Sambutan mewakili kepala daerah disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Rudy Mas’ud, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
Selanjutnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ribka Haluk, dalam arahannya menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah juga diharapkan kooperatif selama proses pemeriksaan serta menjadikan rekomendasi BPK sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
Menanggapi pelaksanaan kegiatan tersebut, Paris Yasir menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Jeneponto siap mendukung penuh seluruh tahapan pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyajian laporan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News