Dana Hibah Pariwisata Disorot, DPRD Sulsel Minta Transparansi

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Penggunaan dana hibah di sektor pariwisata menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel.

Agenda yang berlangsung di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, itu merupakan bagian dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025.

Dalam forum tersebut, Anggota Komisi B dari Fraksi PKS, Mallarangan Tutu, mempertanyakan secara langsung transparansi penyaluran dana hibah yang dialokasikan ke sejumlah destinasi wisata.

“Perlu ada kejelasan, dana hibah ini disalurkan ke mana saja dan bagaimana pengawasannya di lapangan. Ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik,” ujar Mallarangan, Senin (6/4/2026).

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu membuka data secara rinci, mulai dari lokasi penerima hingga mekanisme pengawasan yang diterapkan, agar penggunaan anggaran dapat dipantau secara akuntabel.

Selain itu, Mallarangan mengingatkan bahwa penilaian terhadap anggaran tidak cukup hanya dilihat dari besarnya serapan. Menurutnya, dampak nyata terhadap masyarakat harus menjadi indikator utama keberhasilan program.

“Yang harus menjadi fokus adalah manfaatnya. Apakah hibah ini benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di sekitar destinasi wisata, atau hanya berhenti pada pembangunan fisik,” tegas Ketua Fraksi PKS itu.

Ia pun mendorong agar pemerintah provinsi menyajikan informasi yang lebih komprehensif, termasuk daftar penerima hibah serta hasil evaluasi dampak sosial dan ekonomi dari program tersebut.

Langkah ini dinilai penting guna memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Selatan.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News