Investasi Naik-Turun, Andi Ugi Minta Pemprov Sulsel Cari Solusi Jangka Panjang

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota Komisi C DPRD Sulawesi Selatan, Andi Sugiarti Mangun Karim, menyoroti ketidakstabilan capaian investasi di Sulsel yang dinilai masih bergantung pada proyek-proyek strategis nasional.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (8/4/2026).

Andi Sugiarti, yang akrab disapa Andi Ugi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data dalam RPJMD, pertumbuhan investasi di Sulsel menunjukkan tren fluktuatif.

Politisi PPP ini menyebut angka investasi pernah berada di kisaran 22,81 persen, kemudian naik hingga sekitar 32 persen, namun kembali merosot tajam hingga minus 14,28 persen pada 2024.

“Memang di 2025 sudah mulai membaik di angka sekitar 19,5 persen, tapi ini menunjukkan pola yang tidak stabil,” ujarnya.

Menurutnya, lonjakan investasi yang terjadi selama ini lebih banyak dipicu oleh kehadiran proyek-proyek besar dari pemerintah pusat, seperti Makassar New Port, pembangunan bandara, dan infrastruktur strategis lainnya.

“Ketika ada proyek nasional, investasi langsung naik. Tapi setelah itu selesai, kembali turun. Artinya kita masih sangat bergantung pada proyek dari pusat, bukan karena kekuatan promosi daerah,” katanya.

Ia mempertanyakan langkah konkret pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas investasi agar tidak terus bergantung pada proyek strategis nasional yang sifatnya sementara.

“Apakah kita akan terus seperti ini, menunggu proyek besar baru investasi naik, lalu turun lagi? Ini harus menjadi bahan evaluasi serius pemerintah provinsi,” tegasnya.

Selain itu, Andi Ugi juga menyoroti kondisi ekonomi daerah yang dinilai masih penuh tantangan. Ia menyebut, pada 2025 pertumbuhan ekonomi sudah cukup tertekan, sehingga 2026 diperkirakan tidak akan jauh berbeda jika tidak ada langkah strategis.

Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh investasi, konsumsi, belanja pemerintah, dan ekspor, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat agar target dalam RPJMD tetap dapat tercapai.

“Tahun 2026 ini belum ada jaminan kondisi ekonomi akan lebih baik. Ini harus diantisipasi bersama oleh pemerintah provinsi,” ujarnya.

Lebih jauh, ia juga menyoroti dampak kondisi global terhadap daerah, termasuk gejolak geopolitik yang berimbas pada kepanikan masyarakat, salah satunya terkait ketersediaan bahan bakar.

Ia bahkan mengaku mengalami langsung kesulitan mendapatkan BBM saat melakukan perjalanan dinas ke sejumlah daerah di Sulsel.

“Saya sendiri mengalami, hampir kehabisan bensin karena tidak ada pasokan di beberapa SPBU. Ini akibat panic buying masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memberikan informasi yang jelas dan kebijakan antisipatif agar kepanikan tidak meluas.

Ia pun mendorong pemerintah provinsi segera merumuskan langkah strategis untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi ke depan, sekaligus menjaga stabilitas investasi dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Harus ada kebijakan yang jelas dan terukur untuk menghadapi kondisi 2026 yang tidak stabil ini,” pungkasnya.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News