Rasio Pengawas Tak Ideal, DPRD Sulsel Minta Sistem Pengawasan Dibenahi

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Evaluasi kinerja sektor pendidikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan dalam rapat Komisi E DPRD Sulsel, Rabu (8/4/2026).

Dalam rapat yang berlangsung di kantor sementara DPRD Sulsel di Jalan AP Pettarani, Makassar itu, Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PKS, Yeni Rahman, menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi oleh pemerintah provinsi bersama pemangku kepentingan pendidikan.

Salah satu yang disorot adalah capaian Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025. Yeni menyebut hasil tersebut belum menunjukkan performa yang kompetitif secara nasional, sekaligus memperlihatkan ketimpangan antar mata pelajaran.

“Ini tidak bisa dilihat hanya sebagai angka capaian. TKA mencerminkan kondisi riil kemampuan dasar siswa kita, terutama dalam literasi dan numerasi yang masih perlu diperkuat,” kata Yeni.

Ia menilai persoalan tersebut berkaitan erat dengan sistem pembelajaran yang belum sepenuhnya efektif dalam membangun kompetensi dasar peserta didik.

Selain capaian akademik, Yeni juga menyinggung peran pengawas sekolah yang dinilai belum optimal. Ia mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah pengawas serta beban kerja yang tinggi berdampak pada kurang maksimalnya fungsi pengawasan di lapangan.

“Kalau pengawasan hanya bersifat administratif, maka kualitas pembelajaran tidak akan tersentuh. Pengawas harus hadir sebagai pembina yang memastikan standar mutu benar-benar diterapkan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya pembenahan sejak jenjang pendidikan dasar, khususnya dalam pembelajaran matematika. Menurutnya, lemahnya kemampuan numerasi di tingkat menengah tidak lepas dari fondasi yang kurang kuat sejak awal.

“Kita masih menemukan siswa di jenjang menengah yang belum menguasai kemampuan berhitung dasar. Ini menunjukkan bahwa penguatan numerasi di tingkat SD belum berjalan maksimal,” ungkapnya.

Yeni pun mendorong agar pemerintah daerah menyusun langkah intervensi yang lebih terarah dan berbasis data, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Perbaikan kualitas pendidikan tidak bisa parsial. Harus ada sinergi lintas level agar hasilnya benar-benar terasa,” tutupnya.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News