Pemprov Sulsel dan BI Sinergi Dorong Hilirisasi dan Peningkatan Kualitas Investasi

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (BI Sulsel) menggelar Dedicated Team Meeting (DTM) Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulawesi Selatan (PINISI SULTAN) yang dirangkaikan dengan Kick-Off South Sulawesi Investment Challenge (SSIC) 2026 di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendorong transformasi ekonomi daerah melalui hilirisasi dan investasi berkelanjutan.

Realisasi investasi Sulawesi Selatan pada 2025 tercatat tetap positif, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Namun, posisi Sulsel yang masih berada di peringkat ke-20 nasional menjadi dasar perlunya penguatan strategi untuk meningkatkan daya saing investasi daerah.

Ke depan, akselerasi investasi diarahkan pada peningkatan daya tarik daerah melalui perbaikan iklim usaha, penyediaan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kualitas proyek investasi.

Fokus pengembangan juga diarahkan pada hilirisasi komoditas dan ekonomi berkelanjutan, sejalan dengan arah transformasi ekonomi nasional.

Melalui DTM ini, pemerintah dan pemangku kepentingan mendorong penguatan sinergi dalam menyiapkan Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang selaras dengan potensi daerah dan prioritas pembangunan nasional.

PINISI SULTAN ini juga menghadirkan diskusi strategis bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terkait strategi peningkatan investasi, termasuk hilirisasi berbasis dekarbonisasi serta dukungan pembiayaan proyek daerah.

Kepala BI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda menyampaikan, indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih relatif lebih tinggi dibanding negara lain seperti Malaysia dan Vietnam, yang menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi investasi.

Di Sulawesi Selatan sendiri, tren ICOR hingga 2025 menunjukkan perbaikan, meski masih berada di bawah rata-rata nasional. Saat ini, Sulsel memiliki lebih dari 90 IPRO, dengan sebagian telah berstatus clean and clear (CnC).

“Realisasi investasi masih menghadapi sejumlah tantangan seperti kesiapan proyek yang belum optimal, keterbatasan skema pembiayaan alternatif, serta belum sepenuhnya selaras dengan prioritas pembangunan nasional,” ujar Rizki.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menekankan pentingnya reformasi tata kelola investasi daerah, termasuk penyediaan infrastruktur, jaminan keamanan, dan kepastian berusaha guna mempercepat realisasi investasi.

Dalam forum tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya penyelarasan proyek dengan agenda nasional, khususnya pada hilirisasi komoditas unggulan seperti nikel, tembaga, kelapa, rumput laut, garam, perikanan, kakao, hingga kelapa sawit.

Selain itu, penguatan kesiapan proyek dilakukan melalui penyediaan infrastruktur pendukung, pendampingan penyusunan feasibility study (FS), serta peningkatan kualitas dokumen investasi.

Promosi IPRO juga akan diperkuat melalui forum investasi, one-on-one meeting, hingga kunjungan langsung ke lokasi proyek bagi investor potensial.

Pemerintah juga mendorong pengembangan skema pembiayaan alternatif, termasuk kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pembiayaan oleh Danantara, serta kolaborasi dengan mitra internasional dan pelaku usaha strategis.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian melalui program capacity building penyusunan proposal investasi berstandar internasional.

Melalui sinergi yang terus diperkuat, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan optimistis dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan kesiapan proyek, mempercepat realisasi investasi, serta memastikan investasi yang masuk lebih produktif, berdaya saing, dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News