Ramai Kritik MBG di Unhas, Tamsil Linrung Sebut Banyak Salah Paham

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung merespons kritik yang mencuat terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan di lingkungan Universitas Hasanuddin atau Unhas.

Tamsil menilai banyak pihak keliru memahami keberadaan program MBG di kampus tersebut. Menurutnya, Unhas hanya dijadikan sebagai proyek percontohan atau pilot project untuk pengembangan sistem MBG secara nasional, bukan untuk melayani mahasiswa Unhas secara khusus.

“Saya sendiri hadir di kampus Unhas, dan memang saya menyetujui Unhas ini ada semacam satu pilot project. Tapi bukan berarti bahwa Unhas akan membangun MBG di setiap tempat. Hanya perlu membuat satu pemodelan supaya menjadi contoh bagi yang lain,” kata Tamsil kepada wartawan di Kantor Perwakilan DPD RI Sulsel, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Minggu (17/5/2026).

Ia menjelaskan, proyek percontohan tersebut bertujuan menguji berbagai aspek teknis dalam pelaksanaan MBG, mulai dari sistem pengelolaan hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Bahkan, riset-riset yang dilakukan Unhas disebut mendapat apresiasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Dan ternyata riset-riset yang dilakukan oleh Unhas itu mendapat penghargaan, terutama dari BGN dan itu dirasakan sangat membantu. Sehingga BGN ini mendorong kampus-kampus lain, khususnya PTN-BH, untuk ikut terlibat,” ujarnya.

Tamsil juga menepis anggapan bahwa MBG di Unhas ditujukan untuk mahasiswa kampus tersebut. Ia menegaskan program itu diperuntukkan bagi masyarakat sekitar.

“Nah, kemarin Unhas juga minta sebenarnya. Tapi itu jangan disalahartikan seolah-olah Unhas memberikan pelayanan makan bergizi gratis kepada mahasiswa Unhas. Itu bukan, tapi untuk masyarakat yang di sekitar,” tuturnya.

Meski begitu, Tamsil menganggap kritik publik terhadap program MBG tetap penting sebagai bentuk kontrol sosial. Namun, ia berharap kritik tersebut juga disertai solusi konkret.

“Sikap kritis yang demikian saya kira tidak salah. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya sekadar mengkritisi, tapi harus ada jalan keluar yang kita berikan,” katanya.

Salah satu kritik yang berkembang adalah dugaan bahwa pengelolaan MBG hanya dikuasai kelompok bermodal besar atau oligarki. Menanggapi hal itu, Tamsil mengaku telah berdiskusi dengan pihak perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar masyarakat kecil juga dapat ikut terlibat dalam pengelolaan program tersebut.

Menurut dia, relawan yang bekerja di setiap unit MBG seharusnya diberi kesempatan menjadi investor melalui skema pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) atau pinjaman perbankan.

“Kalau keuntungannya memang tinggi, mestinya ini bisa menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat kecil. Tinggal bagaimana bank mensupport supaya mereka bisa ikut berinvestasi,” jelasnya.

Ia mencontohkan, seorang relawan yang memperoleh pinjaman Rp50 juta dengan bunga KUR 0,5 persen per bulan masih berpotensi memperoleh tambahan pendapatan dari keuntungan usaha MBG.

Lebih jauh, Tamsil berharap media turut mengawal implementasi berbagai program sosial-ekonomi pemerintahan Presiden RI, termasuk MBG, Koperasi Merah Putih, kampung nelayan hingga rumah subsidi.

“Kita berharap bahwa program-program ekosistem sosial ekonomi ini bisa berjalan dengan baik. MBG berjalan, Koperasi Merah Putih berjalan, Kampung Nelayan berjalan, Rumah Subsidi berjalan,” pungkasnya.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News