Tinjau Gedung DPRD Sulsel Pascakebakaran, Legislator Soroti Ruang Rapat Banggar yang Sempit

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menemukan sejumlah catatan saat meninjau progres pembangunan gedung DPRD Sulsel pascakebakaran di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (12/6/2026).

Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah kondisi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) yang dinilai lebih sempit dibandingkan desain sebelumnya.

DPRD pun meminta agar ruangan tersebut dikembalikan ke posisi dan ukuran semula seperti sebelum gedung terbakar.

Peninjauan dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arif bersama Ketua Komisi D Kadir Halid. Turut hadir anggota DPRD Sulsel Lukman B. Kady, Muhammad Sadar, Rusdin Tabi, dan Yosia Rinto Kadang.

Kadir Halid mengatakan secara umum pembangunan tower DPRD Sulsel telah rampung 100 persen. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi sebelum bangunan diserahterimakan.

“Ada sedikit perbaikan di ruang rapat Banggar di lantai dua karena ruangannya sempit. Kita minta dikembalikan ke posisi awal dan tadi sudah disetujui. Tinggal kontraktornya yang menindaklanjuti,” kata Kadir usai peninjauan.

Selain ruang rapat Banggar, DPRD Sulsel juga memberikan sejumlah masukan terkait desain pembangunan kembali gedung utama dan gedung Sekretariat DPRD yang terbakar pada 2025 lalu. Kedua bangunan tersebut saat ini masih dalam tahap perencanaan desain.

Menurut Kadir, DPRD mengusulkan agar seluruh area lantai satu difungsikan sebagai tempat parkir guna mengatasi keterbatasan lahan parkir yang selama ini menjadi keluhan di lingkungan kantor DPRD Sulsel.

“Kita minta lantai satu itu semua untuk parkir, termasuk tidak ada lagi ruang kantor di bawah. Kantor dimulai dari lantai dua ke atas. Ini sudah pernah kita sampaikan dalam RDP sebelumnya,” ujarnya.

Politisi Golkar itu menilai kebutuhan lahan parkir menjadi perhatian penting mengingat DPRD Sulsel kerap kesulitan menampung kendaraan saat pelaksanaan rapat besar maupun kegiatan yang melibatkan banyak tamu.

Di sisi lain, Kadir mendorong agar proses pembongkaran sisa bangunan yang terbakar dapat segera dilakukan.

Menurutnya, percepatan pembongkaran akan membuka jalan bagi proses tender pembangunan kembali gedung utama dan gedung Sekretariat DPRD Sulsel.

“Kalau pembongkaran bisa dipercepat, kita akan mendesak Kementerian Pekerjaan Umum agar segera melakukan tender pembangunan kembali. Targetnya mudah-mudahan seluruh kompleks gedung DPRD Sulsel bisa rampung pada 2028,” katanya.

Sementara itu, Sementara itu, Manajer Engineering PT Hutama Karya, Rowo yang menerima rombongan memastikan pekerjaan rehabilitasi yang menjadi tanggung jawab kontraktor telah mencapai 100 persen sesuai kontrak.

“Secara parsial kami sudah melakukan serah terima kepada pihak PU. Delapan massa bangunan dalam lingkup kontrak telah selesai kami kerjakan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, masih terdapat sejumlah pekerjaan minor yang menjadi bagian dari masa pemeliharaan atau defect liability period, seperti perbaikan kecil dan penyempurnaan pada beberapa bagian bangunan.

“Masih ada beberapa item yang perlu pengecekan kembali, terutama pekerjaan repair dan penyempurnaan. Itu menjadi pekerjaan rumah kami selama masa pemeliharaan,” katanya.

Adapun delapan bangunan yang telah direhabilitasi meliputi gedung tower, bangunan penunjang, Pos Jaga 1, Pos Jaga 2, Gedung Badan Kehormatan, Gedung Kasubag, Gedung Aspirasi, kantin, serta gedung listrik.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News