Dorong Pemerataan Pembangunan Manusia, Rudianto Lallo Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota MPR/DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo mendorong pemerataan kualitas hidup masyarakat sebagai bagian penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Rudianto Lallo saat melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Rumah Aspirasi Anak Rakyat, Jalan AP Pettarani No. 5 C, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Minggu (28/6/2026).
Rudianto menilai pembangunan manusia tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus ditopang pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, serta kualitas hidup yang layak.
Menurutnya, masih adanya ketimpangan antarwilayah, kesenjangan kualitas pendidikan, hingga akses layanan kesehatan yang belum merata menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama.
“Kalau kita mendorong kualitas hidup yang layak, maka harapan hidup itu ada dan terbuka. Masyarakat bisa sejahtera, kita dapat memutus rantai kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan kualitas demokrasi,” ujar Rudianto.
Rudianto yang juga merupakan Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan peningkatan IPM harus berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, Empat Pilar Kebangsaan tidak hanya menjadi materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi, tetapi perlu diterapkan sebagai landasan dalam mendorong pembangunan yang merata.
Ia menjelaskan pembangunan manusia berbasis Empat Pilar Kebangsaan membutuhkan keterlibatan pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Program pembangunan harus dirancang tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitas dan pemerataan manfaatnya.
“Tantangan pemerintah dan DPR dalam mengawal kebijakan harus bisa memenuhi dua aspek sekaligus, yaitu aspek kualitas dan kuantitas program yang harus merata. Itulah mengapa penting menanamkan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di suatu wilayah,” jelasnya.
Menurut Rudianto, pemerataan pembangunan manusia memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ketika kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan meningkat, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki taraf hidup sekaligus keluar dari persoalan kemiskinan.
Ia juga mengaitkan peningkatan kesejahteraan dengan upaya menekan potensi munculnya kejahatan yang dipicu persoalan ekonomi. Karena itu, pembangunan sumber daya manusia dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera sekaligus memiliki kesadaran hukum dan politik yang baik.
“Kesejahteraan masyarakat dapat mengurangi angka kejahatan akibat ekonomi. Oleh sebab itu, keberhasilan program pemerintah hanya dapat ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang baik, karena hal tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya kesadaran politik dan hukum masyarakat,” tuturnya.
Rudianto menambahkan, program pemasyarakatan Undang-Undang melalui kegiatan sosialisasi dan serap aspirasi menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, aspirasi masyarakat perlu menjadi bagian dari proses penyusunan dan pengawasan kebijakan agar program pembangunan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi warga di setiap wilayah.
Selain itu, Rudianto juga mengajak masyarakat memahami bahwa pembangunan manusia dan penguatan nilai kebangsaan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pemerataan pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan indikator pembangunan, tetapi juga membentuk masyarakat yang sejahtera, sadar hukum, memiliki kesadaran politik, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News