Anggota DPRD Ruslan Lallo Gelar Pengawasan Pemerintahan Daerah Bersama Dinas Sosial Makassar
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, H Ruslan Lallo, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Dinas Sosial Kota Makassar. Kegiatan angkatan ke-8 Tahun Anggaran 2026 itu berlangsung di Hotel Premier Makassar, Sabtu (15/8/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber. Keduanya yakni La Heru, S.Sos., M.Si. dari Dinas Sosial Kota Makassar dan Muhammad Ridwan, S.Pd.I.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelaksanaan program dan kebijakan sosial yang menyentuh kebutuhan warga di Kota Makassar.
Ruslan Lallo mengatakan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah penting dilakukan untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan manfaat yang nyata.
Menurut dia, Dinas Sosial memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, pemahaman terhadap program, mekanisme pelayanan, serta kebijakan pemerintah di bidang sosial perlu terus diperkuat.
“Pengawasan ini merupakan bagian dari fungsi DPRD untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan program yang dilaksanakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat,” kata Ruslan dalam kegiatan tersebut.
Ia mengatakan, pengawasan tidak semata-mata dimaknai sebagai upaya mencari kekurangan dalam pelaksanaan program pemerintah. Lebih dari itu, pengawasan menjadi ruang untuk menyerap informasi, membuka dialog, serta mendorong perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
Politisi dengan tagline ‘Ajjiamo’ itu juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan organisasi perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan. Menurut dia, koordinasi yang baik diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat diterapkan secara efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Lebih jauh, Ruslan mengatakan, forum seperti ini penting untuk membangun komunikasi dua arah. DPRD dapat memperoleh masukan mengenai kondisi dan kebutuhan di lapangan, sementara pemerintah daerah dapat menjelaskan program serta kebijakan yang telah dan sedang dijalankan.
Ia berharap hasil pengawasan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan sosial di Kota Makassar.
“Yang kita harapkan adalah adanya perbaikan. Pemerintahan harus terus hadir melalui program yang tepat sasaran dan pelayanan yang semakin baik,” harap Ruslan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News