Jelang Muktamar NU, Gus Zaki Ingatkan Bahaya Politik Paket
SULSELSATU.com, SEMARANG — Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Ahmad Zaki Fuad (Gus Zaki) menegaskan bahwa dinamika pencalonan Ketua Umum PBNU menjelang Muktamar ke-35 harus tetap ditempatkan dalam koridor mekanisme dan kedaulatan organisasi.
Menurut Gus Zaki, berbagai spekulasi mengenai paket calon Ketua Umum dan calon Rais Aam tidak boleh menggeser substansi utama Muktamar. Kepemimpinan Nahdlatul Ulama harus lahir dari proses organisasi dan aspirasi peserta Muktamar.
“Muktamar adalah forum tertinggi organisasi. Karena itu, pilihan kepemimpinan NU harus lahir dari mekanisme organisasi dan aspirasi peserta Muktamar. Jangan sampai kepemimpinan NU sudah dikunci dalam paket-paket tertentu sebelum Muktamar berlangsung,” ujar Gus Zaki dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).
Ia juga menegaskan bahwa pencalonan KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin sebagai calon Ketua Umum PBNU tidak dipaketkan dengan calon Rais Aam tertentu.
“Gus Rozin tidak ada paket dengan calon Rais Aam mana pun. Beliau telah lama berkhidmah dan berproses dalam organisasi NU, bersilaturahmi dengan PWNU dan PCNU di berbagai daerah, mendengarkan aspirasi para kiai dan pengurus, serta menyampaikan gagasan tentang masa depan NU,” katanya.
Menurut Gus Zaki, penting untuk membedakan antara proses silaturahmi dan penjaringan aspirasi dengan pembentukan paket kepemimpinan. Pertemuan dengan PWNU, PCNU, pesantren, dan para kiai di berbagai daerah merupakan bagian dari proses organisasi.
“Jangan setiap pertemuan dengan pengurus NU kemudian diterjemahkan sebagai paket politik. Silaturahmi itu bagian dari tradisi organisasi NU. Dari situlah seorang kandidat mendengarkan aspirasi daerah dan memahami persoalan yang dihadapi warga NU,” ujarnya.
Jangan Terjebak pada Politik Paket
Gus Zaki menilai, isu mengenai siapa dipaketkan dengan siapa justru berpotensi mengerdilkan substansi Muktamar. Menurutnya, pertanyaan yang lebih penting bukanlah siapa mendukung siapa, tetapi siapa yang memiliki mandat untuk menentukan masa depan Nahdlatul Ulama.
“Kita jangan terjebak pada politik paket. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang berhak menentukan masa depan NU. Jawabannya adalah organisasi melalui mekanisme Muktamar,” tegasnya.
Karena itu, menurutnya, konfigurasi kepemimpinan NU tidak perlu dikunci terlebih dahulu sebelum forum Muktamar berjalan.
Siapa yang menjadi Ketua Umum, siapa yang menjadi Rais Aam, serta bagaimana konfigurasi kepemimpinan NU merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus dihormati prosesnya.
“Jangan mendahului Muktamar. Biarkan peserta Muktamar menjalankan mandatnya sesuai aturan organisasi dan aspirasi yang berkembang. Dengan begitu, apa pun hasilnya akan memiliki legitimasi organisasi yang kuat,” katanya.
Gus Rozin Lahir dari Proses Organisasi
Lebih lanjut, Gus Zaki mengatakan bahwa pencalonan Gus Rozin sebaiknya dilihat dari proses organisasi dan rekam jejaknya, bukan dari label dukungan yang dilekatkan kepadanya.
Menurutnya, perjalanan Gus Rozin ke berbagai daerah menunjukkan adanya proses silaturahmi dan dialog dengan struktur NU di tingkat wilayah maupun cabang.
“Gus Rozin lahir dari proses organisasi. Ia datang ke berbagai daerah, bertemu para kiai dan pengurus, mendengarkan aspirasi PWNU dan PCNU, kemudian menawarkan gagasan berdasarkan apa yang ditemukan dalam perjalanan tersebut,” ujarnya.
Karena itu, apabila muncul pertanyaan apakah Gus Rozin merupakan kandidat yang didukung oleh pihak tertentu di luar organisasi, menurutnya, jawaban yang paling tepat adalah mengembalikan semuanya kepada proses Muktamar.
“Gus Rozin adalah kader NU yang mencalonkan diri melalui proses organisasi. Yang menentukan adalah Muktamar, bukan label dukungan dari luar,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan tersebut sekaligus menghindarkan NU dari politik pencitraan yang hanya berputar pada siapa berada di belakang siapa.
“Yang perlu kita tunjukkan adalah perjalanan organisasinya, pertemuannya dengan para kiai, aspirasi dari daerah, gagasan yang lahir dari silaturahmi, dan rekam jejak pengabdiannya di NU,” tambahnya.
Pemerintah adalah Mitra Strategis
KH Ahmad Zaki Fuad juga menegaskan bahwa hubungan NU dengan pemerintah harus ditempatkan dalam kerangka kemitraan strategis. NU, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dalam kehidupan kebangsaan, terutama dalam menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.
Namun, kemitraan tersebut tidak berarti bahwa pemerintah menjadi pihak yang menentukan kepemimpinan internal NU.
“Pemerintah adalah mitra strategis NU dalam kehidupan kebangsaan. Tetapi pilihan kepemimpinan NU adalah urusan internal organisasi. Karena itu, kita harus bisa membedakan antara kemitraan NU dengan pemerintah dan kedaulatan organisasi dalam menentukan kepemimpinannya,” jelasnya.
Menurutnya, posisi tersebut justru sejalan dengan karakter NU sebagai masyarakat sipil keagamaan. NU dapat bekerja sama secara konstruktif dengan pemerintah, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki otonomi untuk menentukan kepemimpinan dan arah organisasinya sendiri.
“NU harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa. Tetapi NU juga harus berdaulat dalam menentukan siapa yang memimpin organisasi dan ke mana arah organisasi dibawa. Dua hal itu tidak bertentangan,” katanya.
Mengembalikan Muktamar kepada Kedaulatan Organisasi
KH Ahmad Zaki Fuad berharap seluruh dinamika menjelang Muktamar tidak berkembang menjadi pertarungan antarlabel, antarfigur, atau antarkelompok.
Menurutnya, Muktamar harus menjadi ruang untuk mempertemukan aspirasi berbagai daerah dan merumuskan masa depan NU secara bersama-sama.
“Kita ingin Muktamar menjadi forum yang berdaulat, bermartabat, dan benar-benar menjadi ruang bagi peserta Muktamar untuk menentukan masa depan NU. Bukan ditentukan oleh paket yang sudah jadi sebelumnya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa semakin dekat dengan Muktamar, seluruh pihak sebaiknya mengutamakan gagasan, rekam jejak, aspirasi daerah, serta masa depan organisasi.
“Pada akhirnya, bukan soal siapa dipaketkan dengan siapa. Yang paling penting adalah bagaimana NU ke depan semakin mandiri, kuat, bermartabat, dekat dengan jamaah, dan mampu menjalankan khidmahnya bagi umat dan bangsa,” pungkas KH Ahmad Zaki Fuad.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News