PDIP Dorong APBD Perubahan Makassar Lebih Berpihak pada Warga
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Fraksi PDIP menilai anggaran perubahan harus memberi dampak yang dapat dirasakan langsung warga, terutama melalui penguatan ekonomi masyarakat, pemerataan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDIP DPRD Makassar, Andi Tenri Uji Idris, saat menyampaikan pemandangan umum atas penjelasan Wali Kota Makassar terkait pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.
Di sektor ekonomi, Fraksi PDIP meminta Pemkot Makassar memberikan dukungan yang lebih konkret kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Andi Tenri Uji, dukungan tersebut tidak cukup hanya berupa program, tetapi perlu menyentuh kebutuhan pelaku usaha seperti akses permodalan dan peningkatan kemampuan menghadapi perkembangan ekonomi digital.
“Penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui bantuan modal dan pelatihan digital,” ujar Andi Tenri Uji Idris.
Selain sektor ekonomi, Fraksi PDIP juga menyoroti pemerataan akses pendidikan. Perhatian dinilai perlu diberikan kepada keluarga kurang mampu agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi hambatan memperoleh pendidikan.
Fraksi PDIP turut mendorong penguatan pelatihan vokasi serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan di Kota Makassar.
“Pemerataan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, pelatihan vokasi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik,” kata Andi Tenri Uji Idris.
Untuk infrastruktur, Fraksi PDIP meminta pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu. Infrastruktur dasar di kawasan permukiman padat dan wilayah yang masih minim akses juga perlu menjadi perhatian dalam APBD Perubahan 2026.
Sejumlah kebutuhan yang disoroti meliputi perbaikan jalan, pembangunan dan pembenahan drainase untuk mengurangi risiko banjir, sanitasi, serta akses air bersih.
Fraksi PDIP juga mendorong Pemkot Makassar menyediakan ruang kreatif publik yang inklusif. Ruang tersebut diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan ekonomi kreatif sekaligus mendukung pelestarian budaya di Kota Makassar.
Dengan berbagai usulan tersebut, Fraksi PDIP meminta pembahasan APBD Perubahan 2026 tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News