APBD 2027 Mulai Dibedah, Lima Fraksi DPRD Luwu Timur Sampaikan Pandangan

APBD 2027 Mulai Dibedah, Lima Fraksi DPRD Luwu Timur Sampaikan Pandangan

SULSELSATU.com, LUWU TIMUR — Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan pembahasan yang semakin penting. Lima fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum sebagai bentuk penilaian sekaligus masukan terhadap rancangan kebijakan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.

Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur di Gedung DPRD, Rabu (21/10/2026), yang dipimpin Ketua DPRD, Ober Datte.

Lima fraksi yang menyampaikan pandangan umum masing-masing diwakili Muhammad Iwan dari Fraksi NasDem, Muhammad Rivaldi dari Fraksi PAN, Harisal dari Fraksi PDI Perjuangan, Rusdi Layong dari Fraksi GPR, serta Aripin dari Fraksi Golkar.

Forum paripurna ini menjadi ruang bagi masing-masing fraksi untuk menyampaikan penilaian, saran, pertanyaan, serta sejumlah catatan terhadap rancangan APBD 2027. Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan anggaran sebelum pembahasan berlanjut ke tahapan berikutnya.

Bagi DPRD, penyampaian pandangan umum fraksi bukan sekadar tahapan formal dalam mekanisme pembahasan APBD. Lebih dari itu, forum tersebut merupakan instrumen untuk memastikan rencana pendapatan dan belanja daerah benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, Jihadin Peruge, Wakil Ketua II Hj. Harisah Suharjo, Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadhan Pirade, jajaran perangkat daerah, perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta anggota DPRD.

Menanggapi pandangan yang disampaikan lima fraksi, Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadhan Pirade, menyampaikan apresiasi atas berbagai perhatian dan masukan legislatif terhadap rancangan anggaran tahun mendatang.

Ia menegaskan bahwa seluruh catatan, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam melakukan penyempurnaan perencanaan dan penganggaran.

“Semua catatan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan bagi pemerintah daerah,” ujar Ramadhan.

Menurutnya, kualitas APBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh ketepatan dalam menentukan program, menetapkan prioritas, serta memastikan setiap alokasi belanja memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar APBD 2027 mampu mendukung kebutuhan publik sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam proses tersebut, sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi faktor penting untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran.

Tahapan pembahasan selanjutnya diharapkan dapat mempertemukan berbagai pandangan dan kepentingan pembangunan dalam satu kerangka kebijakan anggaran yang terukur. Dengan demikian, APBD 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan tahunan, tetapi juga instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Baca Juga