DPRD Pangkep Dorong Optimalisasi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan

DPRD Pangkep Dorong Optimalisasi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan

SULSELSATU.com, PANGKEP – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan Ririn Prakarsa dalam Rapat Paripurna DPRD Pangkep di Ruang Sidang A, Selasa (3/11/2026).

Dalam rapat yang sama, fraksi-fraksi DPRD juga menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang Sistem Perlindungan Anak.

Dalam pandangannya, Ririn menekankan pentingnya pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD agar penyusunan APBD 2027 menghasilkan perencanaan yang matang, baik dari sisi pendapatan maupun alokasi belanja.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dengan tetap memperhatikan skala prioritas pembangunan.

Kebijakan penganggaran juga perlu dipertimbangkan secara cermat agar tidak menimbulkan beban tambahan yang berpotensi mengurangi pembiayaan program lain yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Dari sisi pendapatan, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah menggali potensi penerimaan melalui ekstensifikasi pajak dan retribusi, mengoptimalkan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta menuntaskan tunggakan sewa rumah toko (ruko) di Kalibone, Palampang, Bonto-Bonto, dan Segeri.

Ririn juga meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat di berbagai sektor untuk meningkatkan dukungan anggaran dan bantuan bagi daerah.

Pengawasan penerimaan daerah, lanjutnya, perlu diperketat guna mencegah kebocoran. Regulasi terkait pendapatan daerah juga perlu dievaluasi agar tetap sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi.

Pada aspek belanja, Fraksi Gerindra meminta proyek pembangunan yang belum rampung pada tahun sebelumnya diprioritaskan dalam APBD 2027. Langkah ini dinilai penting agar proyek yang telah menggunakan anggaran daerah tidak terbengkalai.

Selain itu, pemerintah daerah diminta mengakomodasi sedikitnya dua usulan prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa dan kelurahan dalam APBD 2027.

Pengelolaan pasar juga menjadi perhatian. Ririn mendorong optimalisasi pemungutan retribusi pasar dan parkir, sekaligus meminta pemerintah menindaklanjuti laporan pedagang mengenai dugaan pungutan liar, khususnya di Pasar Palampang, Kecamatan Pangkajene.

Penataan pedagang juga dinilai perlu dilakukan agar penggunaan fasilitas umum tidak mengganggu akses jalan serta kenyamanan pejalan kaki dan pengunjung pasar.

Di bidang sosial dan keagamaan, Fraksi Gerindra mendorong peningkatan kesejahteraan guru mengaji, pemandu jenazah, dan imam masjid. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta meningkatkan insentif tenaga medis, terutama yang bertugas di wilayah terpencil.

Perhatian terhadap infrastruktur dasar di wilayah kepulauan dan pesisir juga menjadi salah satu poin penting dalam pandangan fraksi tersebut.

Ririn mengusulkan pengadaan fasilitas penyulingan air bersih bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan pesisir. Ia juga meminta percepatan pembangunan tanggul penahan abrasi di sejumlah pulau terdampak, di antaranya Pulau Pamalikan, Pulau Dewakan, dan Pulau Selirian.

Menurutnya, langkah tersebut perlu segera dilakukan karena Pangkep mulai memasuki musim angin barat yang berpotensi meningkatkan ancaman abrasi pantai.

Pada sektor pertanian, pemerintah daerah didorong memperbaiki jaringan irigasi, termasuk saluran induk, agar distribusi air ke lahan persawahan berjalan optimal.

Perbaikan infrastruktur irigasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung petani melakukan penanaman padi hingga dua kali dalam setahun.

Fraksi Gerindra juga menyoroti pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan pemerintah, menurut Ririn, tidak cukup hanya melalui bantuan permodalan, tetapi perlu disertai promosi usaha dan penataan pedagang kaki lima agar aktivitas ekonomi masyarakat berkembang lebih baik.

Berbagai rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun kebijakan serta menetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Pangkep pada tahun anggaran 2027. (*)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Berita Terkait
Baca Juga