DPRD Pangkep Soroti Infrastruktur, Pendidikan hingga Perlindungan Anak dalam Pembahasan APBD 2027

SULSELSATU.com, PANGKEP – Sejumlah persoalan strategis daerah menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Catatan tersebut disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Muchtar Sali, dalam Rapat Paripurna DPRD Pangkep di Ruang Sidang A, Selasa (3/11/2026).
Fraksi Golkar menyoroti sejumlah sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, penyaluran bantuan sosial, hingga penguatan pertanian dan perikanan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar meminta penyusunan RAPBD 2027 diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJPD, RPJMD hingga RKPD. Anggaran juga diharapkan mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan.
Pada sektor infrastruktur, Fraksi Golkar mendorong peningkatan kualitas jalan dan jembatan, penyediaan air minum, sanitasi layak, serta pembangunan permukiman yang sehat dan terencana. Penyelesaian proyek secara tuntas, pengawasan ketat, dan pelibatan masyarakat juga dinilai penting agar pembangunan memberikan manfaat luas, terutama bagi warga pesisir dan pedesaan.
Di bidang pendidikan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kompetensi guru dan memperbaiki sarana pendidikan. Pengembangan kreativitas serta potensi peserta didik melalui olimpiade sains dan berbagai lomba inovasi juga perlu mendapat perhatian.
Fraksi Golkar turut menekankan pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan sosial secara berkala. Penyaluran bantuan harus berdasarkan kondisi objektif masyarakat yang membutuhkan, bukan karena kedekatan atau pertimbangan subjektif.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, fraksi tersebut mendorong penguatan basis pajak, optimalisasi retribusi, dan pengelolaan aset daerah secara produktif. Transparansi serta akuntabilitas juga perlu ditingkatkan dalam pengelolaan pendapatan dan pelayanan perpajakan.
Sementara di sektor kesehatan, Fraksi Golkar meminta peningkatan pelayanan dasar di puskesmas dan rumah sakit daerah agar akses layanan kesehatan semakin merata.
Pada sektor pertanian, pemerintah daerah didorong meningkatkan produktivitas padi melalui pemanfaatan teknologi modern, optimalisasi jaringan irigasi, penyediaan sarana usaha tani, serta penguatan ketahanan pangan menghadapi perubahan iklim.
Adapun di bidang perikanan, perhatian diarahkan pada pengembangan budidaya dan perikanan tangkap, peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan lokal, serta optimalisasi pelabuhan dan fasilitas pendaratan ikan. Upaya tersebut diharapkan memperluas pemasaran dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Selain RAPBD 2027, Fraksi Golkar juga menyampaikan pandangan terhadap Ranperda tentang Sistem Perlindungan Anak. Rapat paripurna tersebut memang mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap kedua rancangan peraturan daerah itu.
Muchtar menilai perlindungan anak harus menjamin pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sekaligus melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
Ia menegaskan, perlindungan anak membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, keluarga, dan masyarakat. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak dalam situasi rentan, termasuk korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, serta anak yang berhadapan dengan hukum.
Fraksi Golkar mengapresiasi penyusunan Ranperda tersebut dan berharap regulasi itu menjadi landasan pelaksanaan program perlindungan anak yang terukur dan berkelanjutan. Pemenuhan hak anak juga diharapkan terintegrasi dalam kebijakan daerah, mulai dari penyusunan regulasi dan anggaran hingga pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi program. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News