Hakim Tolak Praperadilan Eks Pj Gubernur Sulsel Bahtiar, Status Tersangka Tetap Sah

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan eks Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin (BB) terkait penetapan kembali dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar. Dengan putusan tersebut, penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel dinyatakan sah.

Putusan tersebut dibacakan Hakim Tunggal PN Makassar, Arwana, dalam sidang perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks, Senin (9/11/2026). Sidang pembacaan putusan berlangsung di Ruang Prof. Oemar Seno Adji, PN Makassar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menyambut baik putusan tersebut. Dia menilai hakim telah memeriksa perkara secara objektif dan komprehensif berdasarkan fakta hukum di persidangan.

“Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah,” ujar Soetarmi dalam keterangan tertulisnya seusai sidang, Senin (9/11/2026).

Soetarmi menambahkan, pihaknya akan melanjutkan proses penanganan perkara dengan merampungkan pemberkasan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tersebut. Berkas perkara selanjutnya akan dilimpahkan ke tahap penuntutan agar segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar.

“Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya,” tutup Soetarmi.

Hakim Tegaskan Penetapan Tersangka Bahtiar Didukung Dua Alat Bukti Baru

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Tunggal Arwana menjelaskan bahwa praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 hingga Pasal 164 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2015, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 merupakan mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum. Namun, pemeriksaan praperadilan dibatasi pada aspek formil.

Karena itu, hakim tidak mempertimbangkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kepala daerah tidak bertanggung jawab atau tidak terlibat dalam pengadaan bibit nanas. Dalil tersebut dinilai telah memasuki ranah pembuktian materi pokok perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait keberatan atas penggunaan alat bukti, hakim menilai Pemohon tidak menguraikan secara jelas alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah. Sementara itu, penilaian terhadap kekuatan atau bobot alat bukti merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara.

Hakim juga menegaskan bahwa alat bukti dalam penyidikan sebelumnya tetap dapat digunakan. Hal tersebut berlaku sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti tersebut tidak sah.

Selain itu, dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 dan pendapat ahli hukum pidana Prof. Dr. Hibnu Nugroho serta Dr. Makkah HM dalam persidangan, hakim berpendapat bahwa penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi yang pernah diperiksa sebelumnya bertumpu pada substansi keterangan yang baru, bukan pada orangnya (person).

Lebih lanjut, hakim menyatakan Kejati Sulsel telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda untuk menetapkan kembali Bahtiar sebagai tersangka. Pertimbangan tersebut menjadi dasar hakim menyatakan penetapan tersangka telah memenuhi ketentuan hukum.

Mengenai keberatan Pemohon atas tidak dicantumkannya rincian hak-hak tersangka dalam surat penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (3) KUHAP, hakim mempertimbangkan bahwa hak-hak tersebut secara faktual telah disampaikan penyidik kepada Pemohon saat pemeriksaan. Dengan demikian, tidak dicantumkannya rincian hak tersebut secara tertulis tidak serta-merta membuat penetapan tersangka menjadi tidak sah.

Hakim juga menilai keberatan Pemohon terkait penyebutan namanya dalam surat dakwaan perkara lain tidak memiliki dasar hukum. Karena itu, dalil keberatan tersebut dinyatakan patut ditolak.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News