SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) merespons desakan Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, agar dugaan penyimpangan dan pungutan liar (pungli) dalam pengadaan serta penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Gowa dan Takalar segera dituntaskan.
Kejati Sulsel menegaskan proses penyelidikan perkara tersebut masih berjalan di bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus). Penyidik terus menggenjot pengumpulan dan pendalaman alat bukti guna mempercepat penanganan perkara hingga penetapan tersangka.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan penyelidikan masih berlangsung dan menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Baca Juga : Rudianto Lallo Terima Aduan Petani, Minta Kejati Sulsel Tindak Tegas Pungli Alsintan di Gowa-Takalar
“Proses penyelidikan masih berjalan di bidang Pidsus. Penyidik terus menggenjot proses penyelidikan untuk segera menetapkan tersangka apabila telah ditemukan alat bukti yang cukup,” tegas Soetarmi.
Menurutnya, penetapan tersangka harus didasarkan pada kecukupan alat bukti serta hasil pendalaman penyidik. Karena itu, proses hukum tetap dilakukan secara cermat agar pihak yang nantinya dimintai pertanggungjawaban benar-benar memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Respons Kejati Sulsel tersebut menjadi perhatian setelah Rudianto Lallo menerima aduan kelompok tani di Kabupaten Gowa dan Takalar mengenai dugaan permintaan sejumlah uang untuk memuluskan penerimaan bantuan alsintan.
Baca Juga : Rudianto Lallo Desak Kejati Bongkar Mafia Alsintan Rp243 Miliar, Gowa dan Takalar Jadi Sorotan
Aduan itu mendorong Rudianto meminta Kejati Sulsel mengusut tuntas dugaan praktik pungutan terhadap petani serta menelusuri pihak-pihak yang diduga bermain dalam proses pengadaan maupun penyaluran bantuan.
Bagi Rudianto, bantuan alsintan merupakan program pemerintah yang diperuntukkan meningkatkan produktivitas pertanian. Karena itu, apabila terdapat pihak yang meminta uang kepada kelompok tani untuk memperoleh bantuan, dugaan tersebut harus ditelusuri secara serius dan transparan.
Dugaan penyimpangan bantuan alsintan di Sulawesi Selatan sebelumnya juga menjadi perhatian Kejati Sulsel. Penyelidikan mencakup penyaluran bantuan dari Kementerian Pertanian pada periode 2024–2025 dengan nilai anggaran mencapai Rp243,6 miliar.
Baca Juga : Naik Penyidikan, Eks Wali Kota Makassar Diperiksa Kejati Sulsel soal Reklamasi Pantai
Anggaran tersebut terdiri atas Rp123,6 miliar pada 2024 dan Rp120 miliar pada 2025.
Dalam perkembangan sebelumnya, Kejati Sulsel mengungkap indikasi penebusan alat kepada oknum tertentu serta dugaan manipulasi data kelompok tani penerima bantuan.
Penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah pihak dari unsur dinas pertanian dan kelompok tani untuk mencocokkan data penerima, alokasi bantuan, serta keberadaan alsintan di lapangan.
Baca Juga : Rudianto Lallo Kembali Blusukan, Kunjungi Tokoh Masyarakat dan Bagi Bantuan
Dugaan pungutan liar dalam pengadaan atau penyaluran bantuan di Gowa dan Takalar menjadi salah satu persoalan yang perlu didalami, terutama untuk memastikan apakah terdapat praktik yang bertentangan dengan ketentuan dan merugikan petani.
Kejati Sulsel menegaskan proses penyelidikan akan terus dipercepat. Namun, penetapan tersangka tetap menunggu hasil pendalaman serta kecukupan alat bukti yang diperoleh penyidik.
Langkah tersebut menjadi penting untuk mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan, termasuk pihak yang diduga meminta uang, mekanisme penyaluran bantuan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Baca Juga : Anggota DPR RI Rudianto Lallo dan BNNP Bersinergi Berantas Narkoba
Dengan penyelidikan yang terus digenjot, publik kini menunggu langkah konkret Kejati Sulsel dalam mengungkap dugaan pungli alsintan sekaligus memastikan bantuan pertanian tidak menjadi ladang praktik korupsi yang merugikan kelompok tani. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
