Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres ke Presiden Prabowo

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Kabar tersebut mencuat setelah Gibran bertemu dengan Prabowo selama kurang lebih dua setengah jam.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Hal itu disampaikan saat menggelar konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo.

Prasetyo mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan pernyataan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Keputusan itu berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyusul putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujarnya.

Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak pengunduran diri Gibran. Dia menegaskan, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap pernyataan tersebut dalam pertemuan itu, melainkan memberikan sejumlah saran.

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” terangnya.

Prasetyo menambahkan, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen miliknya. Pembuktian tersebut akan ditempuh melalui proses hukum di peradilan tata usaha negara (PTUN).

“Nah, namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” pungkasnya.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News