OJK Perkuat Keamanan Siber dan Etika Penagihan Fintech

SULSELSATU.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan terhadap industri pinjaman daring atau pindar melalui penerbitan pedoman keamanan siber dan penguatan etika penagihan.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan layanan keuangan digital sekaligus melindungi konsumen dari praktik penagihan yang melanggar ketentuan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber bagi industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

OJK juga memfasilitasi penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen oleh penyelenggara LPBBTI dan perusahaan jasa penagihan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan, penyelenggara pinjaman daring perlu memperkuat kemampuan menghadapi ancaman siber.

Menurutnya, industri tidak cukup hanya mengandalkan sistem keamanan, tetapi juga harus memiliki kemampuan memulihkan layanan ketika terjadi serangan.

“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman.

Pedoman yang diterbitkan OJK mencakup lima aspek utama, yakni tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.

Pedoman tersebut juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri atau self-assessment untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber setiap penyelenggara.

Melalui instrumen tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi kelemahan sistem dan menyusun langkah perbaikan secara terukur.

Penerapannya disesuaikan dengan skala usaha, kompleksitas, dan karakteristik masing-masing penyelenggara berdasarkan tingkat risikonya.

Agusman menegaskan keamanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab bagian teknologi informasi. Penguatan tersebut harus menjadi bagian dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan dengan melibatkan direksi, dewan komisaris, serta seluruh pegawai.

Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Slamet Aji Pamungkas mengatakan, ancaman siber dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan bisnis.

Risiko tersebut mencakup kerugian finansial, gangguan operasional, hingga kerusakan reputasi perusahaan.

Pedoman keamanan dan ketahanan siber tersebut disusun OJK dengan dukungan BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), dan ISACA Indonesia Chapter.

Kolaborasi ini diharapkan memperkuat kesiapan industri jasa keuangan dalam menghadapi ancaman digital.

Selain keamanan siber, OJK juga memperkuat pengawasan terhadap praktik penagihan pinjaman daring. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan perusahaan jasa penagihan.

Agusman menegaskan proses penagihan harus dilakukan secara profesional dan tetap memperhatikan hak konsumen. Penyelenggara juga bertanggung jawab memastikan perusahaan jasa penagihan menjalankan tugas sesuai ketentuan.

“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” tegas Agusman.

Melalui dua langkah tersebut, OJK mendorong industri pinjaman daring untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan keamanan data konsumen. Upaya ini diharapkan menciptakan layanan pendanaan digital yang lebih aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News