Pelindo Regional 4 Gandeng Tiga Kejati Perkuat Perlindungan Aset

SULSELSATU.com, MAKASSAR – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menggandeng tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan perlindungan aset negara.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di Bali, Jumat (13/11/2026).

Tiga institusi yang terlibat yakni Kejati Papua, Kejati Papua Barat, dan Kejati Kalimantan Utara. Penandatanganan dilakukan Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Akhirman bersama masing-masing kepala kejaksaan tinggi.

Melalui kerja sama tersebut, Kejaksaan akan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelindo.

Layanan tersebut mencakup penanganan perkara litigasi maupun nonlitigasi, pemberian pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), hingga audit hukum (legal audit).

Ruang lingkup kerja sama juga meliputi pengamanan dan pemulihan aset negara, penyelesaian piutang, serta pendampingan terhadap kegiatan dan proyek strategis perusahaan.

Selain itu, kedua pihak akan memperkuat mitigasi risiko hukum, pencegahan korupsi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Akhirman mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah untuk memastikan kegiatan operasional dan pengembangan pelabuhan berjalan sesuai ketentuan. Pendampingan hukum juga dibutuhkan untuk meminimalkan risiko dalam pengambilan keputusan bisnis.

“Pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara merupakan urat nadi logistik bagi masyarakat di kawasan timur dan perbatasan. Pendampingan Kejaksaan membantu kami mengambil keputusan bisnis secara tepat dan sesuai aturan, sehingga operasional pelabuhan tetap berjalan optimal dan memberikan kontribusi bagi negara,” ujar Akhirman.

Sementara itu, Kepala Kejati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan yang mewakili para kepala kejaksaan tinggi menyatakan komitmen Kejaksaan untuk mendukung kegiatan korporasi BUMN.

Dukungan tersebut terutama berkaitan dengan perlindungan aset negara dan kepastian hukum dalam pelaksanaan aksi korporasi.

“Kami akan mendampingi Pelindo Regional 4 secara profesional dalam melaksanakan kegiatan korporasi agar dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada negara,” ujar Yudi.

Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama dua tahun sejak ditandatangani. Pelindo Regional 4 berharap kolaborasi ini dapat memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta mendorong operasional kepelabuhanan yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Penandatanganan turut disaksikan Kepala Kejati Bali Setiawan Budi Cahyono yang mewakili Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Hadir pula Department Head Litigasi Group Hukum Pelindo Agung Farhan serta jajaran manajemen Pelindo Regional 4, Pelindo Terminal Petikemas, dan Pelindo Jasa Maritim.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News