Edi Permadi Nilai Manfaat Tambang Legal bagi Negara Dapat Melampaui Laba Perusahaan

SULSELSATU.com, PALU – Manfaat kegiatan pertambangan legal bagi negara dapat melampaui laba bersih yang diterima perusahaan.
Kontribusi tersebut tidak hanya berasal dari pajak dan royalti, tetapi juga mencakup penerimaan negara bukan pajak, dividen, hilirisasi, kewajiban lingkungan, serta program pengembangan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Tenaga Ahli Profesional Lemhannas Edi Permadi di tengah penyelenggaraan Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah pada Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, gagasan agar 70 persen manfaat pertambangan kembali kepada negara pada dasarnya telah memiliki fondasi dalam sistem tata kelola pertambangan nasional.
“Manfaat yang diterima negara tidak dapat diukur hanya dari laba bersih yang dibukukan perusahaan pada akhir tahun,” kata Edi.
Ia menjelaskan, negara memperoleh manfaat sejak mineral diproduksi melalui royalti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kontribusi berlanjut selama kegiatan operasional melalui pajak penghasilan badan, pajak pusat dan daerah, bea masuk, dividen dari kepemilikan saham nasional, serta berbagai pungutan lainnya.
Perusahaan pertambangan juga diwajibkan menjalankan hilirisasi, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, reklamasi, serta kegiatan pascatambang.
Berbagai kewajiban tersebut, kata Edi, merupakan instrumen untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Kontribusi Vale kepada negara mencapai US$204 juta
Sebagai ilustrasi, Edi mencontohkan kontribusi PT Vale Indonesia Tbk yang telah lama mengoperasikan pertambangan dan pengolahan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan.
Berdasarkan data 2024 yang disampaikannya, Vale Indonesia membukukan laba bersih sekitar US$57 juta.
Pada periode yang sama, total pembayaran perusahaan kepada negara dalam bentuk pajak, royalti, dan kewajiban lainnya mencapai sekitar US$204 juta.
Nilai tersebut setara sekitar 357 persen dari laba bersih perusahaan. Menurut Edi, perbandingan ini menunjukkan bahwa manfaat yang diterima negara dari perusahaan tambang legal dapat jauh lebih besar daripada keuntungan yang tersisa bagi pemegang saham.
“Kontribusi pertambangan harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan keuntungan perusahaan,” ujarnya.
Selain memenuhi kewajiban fiskal, Vale Indonesia menjalankan kegiatan operasional dengan memanfaatkan energi dari pembangkit listrik tenaga air.
Perusahaan juga melaksanakan perlindungan keanekaragaman hayati, pengembangan masyarakat sekitar tambang, penguatan tata kelola lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG, serta sejumlah inisiatif dekarbonisasi.
Edi menilai praktik tersebut menggambarkan perbedaan mendasar antara perusahaan legal yang memenuhi kewajibannya dengan kegiatan pertambangan ilegal yang tidak memberikan penerimaan memadai kepada negara dan berpotensi meninggalkan beban lingkungan.
Menurut Edi, besaran royalti pertambangan juga menunjukkan kuatnya posisi negara dalam memperoleh manfaat dari produksi mineral.
Sebelum penyesuaian tarif pada 2025, royalti bijih nikel Indonesia telah berada pada tingkat 10 persen.
Setelah diberlakukannya skema progresif, tarifnya menjadi sekitar 14 hingga 19 persen, bergantung pada harga komoditas.
Ia membandingkannya dengan tarif royalti nikel di sejumlah negara, antara lain Filipina sekitar 5–9 persen, Vietnam 10 persen, Rusia 8 persen, Republik Demokratik Kongo 3,5 persen, Zambia 5 persen, dan Afrika Selatan sekitar 0,5–7 persen.
Namun, ia mengingatkan bahwa manfaat pertambangan tidak cukup dihitung dari royalti. Penghitungan juga perlu mencakup PNBP, perpajakan, dividen, kewajiban lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan nilai tambah yang dihasilkan melalui hilirisasi.
Kepentingan nasional turut diperkuat melalui kebijakan divestasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
Kebijakan tersebut memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah, BUMN, BUMD, dan badan usaha nasional untuk berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan pertambangan.
Dalam konteks Vale Indonesia, masuknya MIND ID sebagai pemegang saham terbesar dengan kepemilikan sekitar 34 persen dinilai menjadi salah satu bentuk meningkatnya partisipasi nasional dalam pengelolaan aset strategis pertambangan.
Edi menyebut manfaat pertambangan bagi Indonesia setidaknya dapat dilihat dari empat aspek, yaitu penerimaan fiskal, perlindungan lingkungan, pembangunan sosial masyarakat, dan peningkatan kepemilikan nasional.
Kepastian RKAB diperlukan untuk menjaga investasi
Di sisi lain, Edi menilai pengawasan pertambangan perlu berjalan seiring dengan kepastian usaha. Proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB pada kuartal pertama dan kedua 2026, menurutnya, sempat memberikan tekanan terhadap aktivitas industri dan menyebabkan sebagian perusahaan menahan investasi serta rencana produksi.
Aktivitas industri mulai kembali bergerak setelah sejumlah persetujuan RKAB diterbitkan pada pertengahan tahun. Karena itu, penyusunan RKAB 2027 dinilai menjadi momentum untuk memastikan proses regulasi berjalan lebih terukur dan tepat waktu.
Perusahaan dengan rekam jejak kepatuhan yang baik dalam aspek teknis, lingkungan, dan tata kelola diharapkan memperoleh kepastian persetujuan lebih awal, idealnya sebelum akhir Desember 2026.
Kepastian tersebut diperlukan agar perusahaan dapat menyusun rencana investasi, produksi, kontrak penjualan, pembiayaan, hilirisasi, dan program keberlanjutan secara efektif.
“Pengawasan harus tetap kuat, tetapi proses perizinan dan persetujuan administratif juga perlu berjalan tepat waktu agar tidak menghambat investasi dan agenda hilirisasi nasional,” kata Edi.
Dia menilai tantangan utama pengelolaan sumber daya mineral justru berasal dari aktivitas pertambangan ilegal.
Berbeda dengan perusahaan legal, kegiatan tersebut umumnya tidak membayar pajak, royalti, dan PNBP, serta tidak menyediakan jaminan reklamasi maupun menjalankan kewajiban pascatambang.
Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan juga berpotensi menjadi beban bagi masyarakat dan negara. Menurut Edi, setiap ton mineral yang dihasilkan dari pertambangan ilegal berarti hilangnya potensi penerimaan negara, nilai tambah ekonomi, dan kesempatan pembangunan bagi daerah.
Karena itu, evaluasi terhadap sektor pertambangan perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan legalitas, tingkat kepatuhan, kontribusi ekonomi, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Ia menegaskan, reformasi pertambangan tidak cukup dilakukan dengan menambah regulasi. Konsistensi penegakan hukum, pemberantasan pertambangan ilegal, transparansi penerimaan negara, dan pengawasan lingkungan harus diperkuat agar kekayaan mineral benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Edi menilai gagasan mengenai 70 persen manfaat tambang untuk negara tidak perlu diposisikan sebagai pertentangan antara kepentingan nasional dan investasi.
Indonesia tetap membutuhkan investasi untuk mengembangkan sumber daya mineral, dengan tata kelola yang memastikan penerimaan negara, peningkatan kepemilikan nasional, nilai tambah industri, perlindungan lingkungan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News