Rudianto Lallo, Satu-satunya Tokoh Sulsel Masuk Panitia Ad Hoc MPR RI Pengisian Kekosongan Jabatan Wapres

Rudianto Lallo, Satu-satunya Tokoh Sulsel Masuk Panitia Ad Hoc MPR RI Pengisian Kekosongan Jabatan Wapres

SULSELSATU.com, JAKARTA – Anggota DPR RI/MPR RI Rudianto Lallo, masuk dalam susunan Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang dibentuk untuk mempersiapkan proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Rudianto Lallo tercatat sebagai salah satu dari 36 anggota Panitia Ad Hoc yang mewakili Fraksi Partai NasDem.

Keterlibatannya menempatkan legislator asal Sulsel tersebut dalam tim lintas fraksi yang memiliki peran dalam mempersiapkan agenda ketatanegaraan terkait pengisian jabatan orang nomor dua di Indonesia.

Penunjukan ini menjadi perhatian karena proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak hanya berkaitan dengan agenda internal lembaga negara, tetapi juga menyangkut mekanisme konstitusional dan dinamika politik nasional.

Dalam susunan kepanitiaan tersebut, Bambang Wuryanto dari Fraksi PDI Perjuangan dipercaya sebagai ketua. Sementara posisi wakil ketua ditempati Kahar Muzakir dari Fraksi Golkar, Rusdi Kirana dari Fraksi PKB, serta Mohamad Sohibul Iman dari Fraksi PKS.

Fraksi NasDem sendiri menempatkan tiga wakil dalam kepanitiaan tersebut, yakni Rudianto Lallo, Sugeng Suparwoto, dan Lisda Hendrajoni.

Secara keseluruhan, Panitia Ad Hoc beranggotakan 36 orang yang berasal dari sejumlah unsur fraksi partai politik di MPR RI, meliputi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, serta Kelompok DPD.

Selain kepemimpinan Panitia Ad Hoc, Benny K. Harman dari Fraksi Partai Demokrat juga dipercaya menduduki posisi Ketua Pelaksana Harian.

Kehadiran Rudianto Lallo dalam tim tersebut sekaligus menambah keterlibatan figur politik Sulsel dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.
Posisi tersebut menjadi ruang bagi wakil daerah untuk terlibat dalam pembahasan agenda penting kenegaraan, khususnya terkait mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.
Selain itu, MPR RI juga membentuk tim verifikasi yang bekerja secara terpisah dari Panitia Ad Hoc. Tim tersebut bertugas memeriksa kelengkapan administrasi serta kesesuaian persyaratan dua calon Wakil Presiden yang nantinya diajukan Presiden.

Adapun Sidang Paripurna MPR RI untuk agenda pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wakil Presiden pengganti dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.

Proses tersebut merupakan tindak lanjut atas pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Baca Juga