63 Rumah Dinas DBMBK Sulsel Banyak Rusak, Kadir Halid Soroti Aset Terbengkalai Termasuk Mess di Malino

63 Rumah Dinas DBMBK Sulsel Banyak Rusak, Kadir Halid Soroti Aset Terbengkalai Termasuk Mess di Malino

SULSELSATU.com, MAKASSAR — Kondisi aset rumah dinas milik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Provinsi Sulawesi Selatan menjadi sorotan Komisi D DPRD Sulsel.

Dari total 63 unit rumah dinas yang tersebar di enam wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT), sejumlah aset dilaporkan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat difungsikan maupun disewakan.

Sekretaris DBMBK Sulsel, Nihaya, mengungkapkan bahwa dari 63 unit rumah dinas tersebut, hanya 34 unit yang dinilai memiliki potensi untuk disewakan. Sementara sisanya terkendala kondisi bangunan yang rusak.

Hal itu disampaikan Nihaya dalam rapat kerja pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi D DPRD Sulsel, Rabu (18/11/2026).

Nihaya merinci, UPT wilayah 1 Palopo memiliki 28 unit rumah dinas. Namun, hanya 12 unit yang berpotensi untuk disewakan. Selanjutnya, UPT wilayah 2 memiliki dua unit rumah dinas, tetapi seluruhnya tidak memiliki potensi penyewaan karena mengalami kerusakan.

“Untuk wilayah 2 ada dua unit, tidak ada sama sekali yang potensi di situ. Rusak,” jelas Nihaya.

Berbeda dengan wilayah Parepare, sembilan unit rumah dinas yang tersedia seluruhnya dinilai masih berpotensi disewakan.

Sementara UPT wilayah 4 Makassar memiliki 11 unit rumah dinas yang tidak memiliki potensi penyewaan. Nihaya menjelaskan, aset tersebut berada di Kabupaten Pangkep dan Maros, masing-masing empat dan tujuh unit.

“Wilayah 4 Makassar ada 11 unit, tidak ada sama sekali potensi di situ,” ungkapnya.

Adapun di wilayah Bone terdapat satu unit rumah dinas yang berpotensi disewakan. Sedangkan UPT wilayah 6 Bulukumba dan sekitarnya memiliki 12 unit rumah dinas yang seluruhnya dinilai masih berpotensi menghasilkan pendapatan.

Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menilai kondisi aset rumah dinas milik DBMBK perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah provinsi.

Kadir kembali mengurai kondisi rumah dinas berdasarkan wilayah. Ia menyebut, di wilayah UPT 2 terdapat dua unit rumah yang seluruhnya mengalami kerusakan berat dan tidak dapat difungsikan.

“Wilayah 2 ada dua unit, semuanya rusak berat, tidak bisa difungsikan,” kata Kadir.

Sementara di Parepare, sembilan unit rumah dinas masih berfungsi seluruhnya. Namun, kondisi berbeda ditemukan di wilayah Makassar. Dari 11 unit yang tercatat, seluruhnya disebut tidak berfungsi, dengan rincian empat unit berada di Pangkep dan tujuh unit di Maros.

“Wilayah Makassar itu ada 11 unit, tapi semua tidak berfungsi. Ada Pangkep empat unit, Maros tujuh unit,” ungkapnya.

Kondisi memprihatinkan juga ditemukan di wilayah Bone. Dari 15 unit rumah dinas yang disebutkan Kadir, hanya satu unit yang masih berfungsi. Sedangkan di wilayah Bulukumba, seluruh 12 unit rumah dinas dilaporkan masih dapat dimanfaatkan.

“Dari 12 unit di wilayah 6 Bulukumba, semua berfungsi,” ujarnya.

Menurut Kadir, banyaknya aset yang tidak dapat dimanfaatkan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengelolaan barang milik daerah.

Politisi Golkar itu meminta pemerintah provinsi melalui biro yang menangani aset agar tidak hanya melakukan pendataan administratif, tetapi juga memastikan kondisi fisik seluruh aset di lapangan.

“Dari 63 unit ini berlipat-lipat banyak aset kita yang perlu perhatian pemerintah provinsi untuk diperbaiki,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan perhatian pemerintah selama ini terhadap aset-aset tersebut. Sebab, rumah dinas yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung operasional maupun menghasilkan pendapatan justru dibiarkan dalam kondisi rusak.

“Berarti selama ini memang terbengkalai begitu?” ujar Kadir saat menyoroti kondisi aset tersebut.

Ia menegaskan, pembenahan rumah dinas tidak boleh diabaikan karena terdapat potensi pendapatan yang bisa diperoleh pemerintah daerah apabila aset tersebut kembali difungsikan.

“Karena ada pendapatan di situ. Nah, itu yang perlu jadi perhatian,” katanya.

Selain rumah dinas, Kadir juga mengungkap kondisi aset lain milik Dinas PU berupa mess PU yang berada di kawasan wisata Malino, Kabupaten Gowa.

Menurutnya, bangunan tersebut memiliki lima kamar, tetapi membutuhkan perbaikan sebelum bisa dimanfaatkan secara optimal.

“Itu juga ada lima kamar dan harus ada perbaikan dulu,” ungkap Kadir.

Ia pun meminta DBMBK Sulsel mengalokasikan anggaran untuk membenahi mess tersebut. Kadir menilai lokasinya yang berada di kawasan wisata Malino memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah.

“Makanya kami minta kepada Dinas Bina Marga supaya ada anggaran untuk memperbaiki mess yang ada di Malino,” ujarnya.

Kadir menambahkan, Malino merupakan salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat, terutama pada akhir pekan. Karena itu, keberadaan mess dengan lima kamar tersebut dinilai memiliki nilai ekonomis apabila dikelola dengan baik.

“Setiap satu minggu Malino ramai sekali. Itu potensi untuk dikembangkan supaya bisa mendapatkan pendapatan,” tutupnya.

Komisi D DPRD Sulsel berharap pemerintah provinsi segera melakukan inventarisasi, perbaikan, dan optimalisasi aset-aset tersebut agar tidak terus terbengkalai. Pembenahan juga diharapkan dapat membuka peluang peningkatan pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik pemerintah.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Berita Terkait
Baca Juga