OJK dan LPS Siapkan Program Penjaminan Polis, Target Januari 2028

SULSELSATU.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen.
Kesepakatan ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga untuk menyiapkan program yang ditargetkan mulai berjalan paling lambat Januari 2028.
Juklak tersebut ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11/2026).
Ogi mengatakan, pertukaran data menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan.
“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi.
Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Pelaksanaannya dipercayakan kepada LPS paling lambat Januari 2028.
Menurut Ogi, keberhasilan program tersebut perlu ditopang persiapan yang matang, terutama dalam memastikan kepesertaan, keakuratan data, dan koordinasi antarlembaga.
Karena itu, Juklak menjadi pedoman bagi OJK dan LPS dalam menjalankan pertukaran informasi secara terukur.
Pertukaran data akan berlangsung dua arah. LPS membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi.
Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan peserta program penjaminan.
Juklak tersebut merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman OJK dan LPS pada 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.
Cakupan pertukaran data meliputi seluruh tahapan siklus Program Penjaminan Polis. Mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan dan resolusi, hingga pencabutan izin usaha serta likuidasi.
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan terarah, Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga. Pengaturan tersebut mencakup jenis data, periode, batas waktu penyampaian, hingga media pertukaran informasi.
Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman dapat dibahas dan disepakati melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.
Ogi menegaskan, pertukaran informasi harus disertai perlindungan terhadap data yang bersifat sensitif, terutama informasi terkait pengawasan perusahaan asuransi.
“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.
Pertukaran data juga diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri asuransi.
Melalui kesepakatan ini, OJK melanjutkan koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan untuk mempersiapkan pelaksanaan Program Penjaminan Polis.
Persiapan tersebut turut mencakup sosialisasi dan edukasi kepada industri maupun masyarakat agar program dapat berjalan efektif, kredibel, dan memberikan perlindungan bagi pemegang polis.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News