Logo Sulselsatu

Ini Sanksi bagi ASN yang Bolos Pasca Libur Lebaran

Asrul
Asrul

Senin, 10 Juni 2019 08:00

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Hari pertama bekerja pasca libur lebaran, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel ditekankan agar tidak bolos. Hal itu disampaikan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, Ahad (9/6/2019).

Nurdin mengatakan pihaknya tidak memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk memperpanjang cuti, namun jika itu dilakukan dengan tegas Nurdin memberikan sanksi.

“Jadi tidak ada itu perpanjangan cuti kecuali ada hal tertentu yang tidak diinginkan. Jika ada yang melanggar tentu ada sanksi yang menanti,” kata Nurdin.

Baca Juga : Iksan Iskandar Bersama Warga Jeneponto Terharu Saat Bertemu Nurdin Abdullah

Adapun cuti ASN terhitung dari tanggal 3 hingga 9 Juni 2019. Kepada seluruh OPD, Nurdin meminta untuk mempertegas lagi aturan tersebut kepada bawahan mereka. Dan meminta pada tanggal 10 Mei tepat pukul 12 Wita, BKD sudah melaporkan absensi.

“Sanksi pegawai yang tidak masuk kerja pada hari pertama setelah cuti bersama hukumannya minimal administrasi oleh Penilaian Prestasi Kerja (PPK) atau diskresi PPK dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Seperti pemotongan tunjangan kinerja dan lain-lain,” kata Nurdin.

Ia menambahkan, selain pemotongan tunjangan kinerja berbagai macam sanksi lainnya juga siap membayangi ASN yang berani bolos pada hari pertama pasca cuti bersama.

Baca Juga : Taufan Pawe Temui Nurdin Abdullah, Begini Reaksi Relawan

Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN. Sanksi pertama adalah disiplin ringan berupa teguran tertulis. Sanksi ini berlaku bagi ASN yang berani bolos selama 1-15 hari.

Selanjutnya sanksi disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan hingga penurunan pangja . Sanksi ini berlaku bagi ASN yang tidak masuk kerja selama 16-30 hari. Lalu yang terakhir adalah sanksi disiplin berat berupa pemecatan secara tidak hormat. Sanksi ini dijatuhkan kepada ASN yang berani bolos 31-46 hari.

Ia juga menegaskan agar tidak menerima apapun termasuk parcel.

Baca Juga : Dapat Remisi Kemerdekaan, Nurdin Abdullah Bebas Dari Lapas Sukamiskin

“Sesuai arahan KPK kita tidak bisa menerima parcel, saya minta definisi gratifikasi itu tidak menerima tetapi memberi. Memberi dalam artian bentuk zakat, sedekah kepada orang-orang tidak mampu,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Asri Harun mengatakan, sanksi yang dijatuhkan kepada PNS pasca cuti bersama ini cukup beragam. Dari teguran lisan hingga sanksi berat lainya.

“Kalau sanksi sudah diatur di PP 53 tahun 2010 (Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil),” kata Asri.

Baca Juga : Lies Nurdin Abdullah Minta Restu Maju Senayan di Forum Silaturahmi Alumni Kacak

Penulis: Jahir Majid
Editor: Kink Kusuma Rein

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Bisnis18 Mei 2024 17:17
FIFGROUP Siapkan Hadiah 250 Gram Emas Bagi Konsumen Pembeli Sepeda Motor Honda
Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) menggelar program Panen Emas Honda dengan total hadiah 250 gram emas....
Sulsel18 Mei 2024 16:30
Dirjen Bimas Hindu Buka Musda Peradah Sulsel: Pemuda Hindu Harus Jadi Pencerah Masyarakat
Dewan Pimpinan Provinsi Perhimpunan Pemuda Hindu (DPP Peradah) Indonesia Sulsel menggelar kegiatan Lokasabha (Musyawarah Daerah) XII dan Seminar Kepem...
Makassar18 Mei 2024 16:06
Baznas RI Nobatkan Danny Pomanto Jadi Duta Zakat Indonesia
Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto dinobatkan sebagai Duta Zakat Indonesia....
Makassar18 Mei 2024 15:43
Danny Pomanto Lantik 5.975 Pj RT-RW Sebagai Amil Zakat Perorangan
Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto melantik 5.975 Pj RT-RW sebagai amil zakat perorangan....