Logo Sulselsatu

Iqbal Suhaeb Tunjuk Andi Bukti Jufri Jadi Plt Sekretaris DPRD Makassar

Asrul
Asrul

Selasa, 11 Juni 2019 17:12

Andu Bukti Jufri. (Ist)
Andu Bukti Jufri. (Ist)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Teka-teki siapa Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Makassar pengganti Daniel Katto terjawab sudah.

Pejabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menunjuk Staf ahli Wali Kota Makassar, Andi Bukti Jufri menjadi Plt Sekretaris DPRD Makassar.

Bukti mengatakan dirinya diberikan amanah oleh Pj Wali Kota Makassar untuk menjabat sebagai Plt Sekwan berlaku sejak 10 Juni 2019 kemarin.

Baca Juga : Gandeng Swasta, Pemkot Ingin Gaji Jukir Rp3,1 Juta Ditambah BPJS

Mantan Kadis DPM PTSP Makassar itu pun berjanji akan menyelesaikan permasalahan di Sekretariat DPRD Makassar sesegera mungkin. Dia mengaku telah mendeteksi dini masalah melalui rapat internal dengan para kabag dan kasubag lingkup DPRD Makassar.

“Sebenarnya ini hanya soal komunikasi saja. Sebenarnya kan anggota dewan yang terhormat itu kan karakternya beda-beda. Kalau misal anda anggota dewan, karakternya keras, kemudian saya di sekretariat misalnya juga keras menghadapi saudara, tidak ada penyelesaian,” ujar Butki, Selasa (11/6/2019).

Beberapa masalah yang dihadapi internal DPRD Makassar di antaranya dana reses yang belum cair, gaji telat dan beberapa problem lainnya.

Baca Juga : Gandeng Swasta, Pemkot Ingin Gaji Jukir Rp3,1 Juta Ditambah BPJS

“Ini hanya persoalan komunikasi saja. Yang kedua memang persoalan administrasi. Contoh misalnya SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Kalau misalnya anggota dewan pergi konsultasi, jika dia per komisi bagusji karena tanggung jawab pendamping dari teman-teman sekretariat yang ikut,” ujarnya.

“Jadi sekarang ini, saya sampaikan yang bertanggungjawab penuh, mulai berangkat anggota dewan sampai dia pulang, semua yang bertanggungjawab penuh, baik SPPD-nya, hotelnya dan sebagainya itu yang harus bertanggungjawab adalah yang ikut mendampingi. Jadi begitu dia datang, dia serahkan langsung,” katanya.

Dia melanjutkan, metode pencairan anggaran harus kolektif kolegial. Sehingga jika ada salah satu yang bermasalah tidak bisa diselesaikan.

Baca Juga : Gandeng Swasta, Pemkot Ingin Gaji Jukir Rp3,1 Juta Ditambah BPJS

“Harus rampung semua dulu baru bisa dicairkan. Ini yang akan saya perbaiki,” pungkasnya.

Penulis: Asrul
Editor: Hendra Wijaya

 

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

 Komentar

 Terbaru

Hukum30 November 2022 23:14
Kapolda Sulsel Pimpin Press Release Hasil Operasi Pekat Lipu 2022
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana didampingi Wakapolda Sulsel Brigjen Pol CH Patoppoi, Kabid Humas Polda Sulsel K...
Ekonomi30 November 2022 22:22
Semakin Jadi Andalan Masyarakat, Volume Transaksi BRImo Tembus Rp2,000 Triliun Meningkat 2 Kali Lipat
SULSELSATU.com – Kebutuhan transaksi finansial kini dapat semakin mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui Financial Super Apps BRImo. Mo...
Video30 November 2022 21:46
VIDEO: Walikota Makassar Danny Pomanto Main Latto-Latto Dengan Anak-anak
SULSELSATU.com – Permainan Latto-latto’ atau katto-Katto tengah ramai dimainkan anak-anak di Makassar dan sekitarnya. Bahkan Walikota Maka...
Tokoh30 November 2022 21:30
Nuraeni Putus Lingkaran KDRT Lewat Kelompok Perempuan Berdaya
Cara Nuraeni memutus rantai KDRT lewat kelompok perempuan berdaya...