Logo Sulselsatu

Klaim Melindungi, Tim Hukum BPN Minta MK Hadirkan Saksi Via Telekonfrensi

Asrul
Asrul

Minggu, 16 Juni 2019 17:33

Sidang gugatan Pilpres 2019 Mahkamah Konstitusi. (Int)
Sidang gugatan Pilpres 2019 Mahkamah Konstitusi. (Int)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Tim kuasa hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berencana meminta restu Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melibatkan Lembaga Perlindugan Saksi dan Korban (LPSK) dalam sengketa Pemilu 2019.

Juru Bicara BPN Andre Rosiade menyatakan keterlibatan LPSK diperlukan untuk menjamin rasa aman bagi saksi dan ahli yang dihadirkan pasangan capres dan cawapres 02 untuk kepentingan pembuktian pada persidangan sengketa pemilu.

Andre mengklaim saat ini setidaknya sudah ada 30 saksi yang bersedia membongkar bukti kecurangan Pilpres 2019. Namun mereka yang berasal dari sejumlah daerah di daerah pemilihan ini meminta jaminan keselamatan sebelum, saat, dan sesudah datang ke MK Jakarta untuk bersaksi.

Baca Juga : MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Barru dan Lutim

“Demi keselamatan saat memberikan keterangan nanti, saksi yang dihadirkan dapat menggunakan sejumlah metode LPSK. Misalnya bersaksi dari jarak jauh menggunakan teleconference, berbicara di ruangan bertirai hitam untuk menyamarkan lokasi saksi, hingga menyamarkan sejumlah informasi tentang saksi demi keselamatan pribadi,” ujar Andre seperti dilansir CNNIndonesia.com, Minggu (16/6/2019).

Tak hanya bagi saksi yang akan memberikan keterangan dalam persidangan, kata Andre, Tim hukum Prabowo-Sandi juga mendorong agar LPSK turut melindungi dan menjamin keamanan seluruh hakim MK agar terlepas dari bentuk intervensi dan ancaman dalam memutuskan sengketa Pilpres 2019.

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto sebelumnya telah mendatangi LPSK untuk meminta bantuan dan jaminan perlindungan terhadap saksi-saksi yang akan mereka hadirkan di persidangan.

Baca Juga : Hanya Adili Warga Muslim, Pengadilan Agama Digugat ke MK

Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa undang-Undang tersebut memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Sementara persidangan di MK bukan kategori peradilan pidana. Bambang berharap atas keterbatasan ini MK dapat memberikan terobosan hukum.

LPSK sendiri menyatakan telah siap melindungi saksi yang dihadirkan dalam sidang PHPU Pilpres 2019 di MK.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan pihaknya dan MK telah meneken nota kesepakatan pada 6 Maret 2018 yang memberikan kewenangan LPSK untuk melindungi saksi yang sedang bersidang di lembaga peradilan konstitusi itu.

Baca Juga : APPI: Perusahaan Leasing Tetap Bisa Tarik Barang Secara Sepihak

Editor: Hendra Wijaya

 

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

 Komentar

 Terbaru

Berita Utama04 Desember 2022 13:20
Perdalam Ilmu Pengawasan, Bawaslu Jeneponto Gelar Rakon Dengan Panwaslu
MAKASSAR, SULSELSATU.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto menggelar Rapat Konsolidasi (Rakon) Pengawasan Tahapan Pemilu tah...
Video03 Desember 2022 22:43
VIDEO: Cuma Makan Nasi dan Garam, Pria Akhirnya Punya Tabungan Rp 2,8 M
SULSELSATU.com – Seorang pekerja migran asal Bangladesh hanya makan bawang, cabai, dan garam agar dapat menabung. Dalam video terlihat pria as...
Makassar03 Desember 2022 21:43
Ari Ashari Tampung Aspirasi Masyarakat Makassar Soal Pengelolaan Drainase yang Kurang Maksimal
Reses Anggota DPRD Kota Makassar Ari Ashari...
Entertainment03 Desember 2022 21:19
Film Like and Share, Keberanian Mengangkat Masalah Pelecehan Seksual Secara Gamblang
Film Like and Share tentang cerita tentang pelecehan seksual yang akan tayang pada 8 Desember 2022...