Logo Sulselsatu

Pemkab Gowa Janji Setop Keluarkan Izin Operasional Tambang Baru

Asrul
Asrul

Sabtu, 22 Juni 2019 19:40

Pemkab Gowa Janji Setop Keluarkan Izin Operasional Tambang Baru

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten Gowa berencana menyetop penerbitan rekomendasi izin operasional tambang baru. Hal ini sebagai langkah Pemkab Gowa menjaga kondisi Bendungan Bili-Bili di Kecamatan Bontomarannu, utamanya agar tidak terjadi pendangkalan secara cepat.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Gowa Abd. Rauf Malaganni saat bertukar pendapat di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI bersama jajaran PT PLN Persero di Safety Indication Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bili-Bili, Sabtu (22/6/2019).

Menurutnya, pemberhentian permohonan rekomendasi izin operasional tambang tersebut dengan melihat kondisi Bendungan Bili-Bili yang saat ini terjadi pendangkalan dengan sangat cepat. Apalagi Bendungan Bili-Bili ini menjadi menyuplai air untuk distribusi listrik pada PLTA Bili-Bili yang menyuplai sebanyak 19.400 Kw.

Baca Juga : Mulai Beralih ke Sistem Digital, Pemkab Gowa Perluas Sistem e-Disposisi A’kio Hingga ke Tingkat Kelurahan

“Pendangkalan Bendungan Bili-Bili ini ditargetkan 50 hingga 60 tahun kedepan tapi jika kondisi pendangkalan yang secara cepat terus terjadi dapat mengakibatkan pertahanan bendungan tidak sesuai yang diperkirakan. Ini yang kita harus hindari,” katanya.

Ia mengatakan, pendangkalan Bendungan Bili-Bili saat ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, diakibatkan karena longsor di Gunung Bawakaraeng, yang mana masih banyak sisa-sisa tumpukan longsor yang masih tertahan sehingga saat datang musim hujan sedimen tersebut turun perlahan-lahan ke bendungan.

Meski hal ini pun telah diminimalisir Kementerian PU dengan membangun sand pocket penahan sedimen.

Baca Juga : Momen Hari Jadi Gowa ke-702, Bupati Adnan Beberkan Capaian Realisasi Program yang Terus Meningkat

Kedua, karena aktivitas tambang liar atau galian C, termasuk pula tambang yang memiliki izin. Olehnya, saat ini Bupati Gowa telah sepakat tidak akan mengeluarkan rekomendasi bagi penambang-penambang baru. Disamping terus mengawasi dan melakukan sidak kepada pengoperasian tambang ilegal, karena ini sangat mempengaruhi kondisi bendungan.

“Kewenangan pengoperasian tambang saat ini tidak lagi pada pemerintah daerah karena telah ditarik ke pemerintah provinsi, hanya saja terkait persoalan pemberian rekomendasi izin masih menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tapi sekarang tidak akan lagi dikeluarkan rekomendasi izin tersebut,” terangnya.

Rauf melanjutkan, belum lagi terjadinya kerusakan hutan di hulu yang bisa mempengaruhi terjadinya pendangkalan di Bendungan Bili-Bili secara cepat. Dengan melihat kondisi ini maka seluruh pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder terkait harus bertanggungjawab secara bersama. Termasuk pihak PT PLN karena jika terjadi pendangkalan otomatis akan mempengaruhi distribusi kelistrikan di wilayah PLTA Bili-Bili.

Baca Juga : Tabligh Akbar Hari Jadi Gowa ke-702 Hadirkan Ustaz Das’ad Latif

“Kita sangat mengapresiasi dan menyambut baik kedatangan Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Gowa. Ini membuktikan kepeduliannya kepada masyarakat, semoga ini membawa berkah bagi kami,” terangnya.

Rauf juga sangat berharap setelah pertemuan tersebut akan menjadi perhatian khusus DPR RI bagaimana mencarikan solusi yang baik untuk mengantisipasi terjadinya pendangkalan di Bendungan Bili-Bili.

Sementara ketua rombongan dalam hal ini Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung mengatakan, pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah untuk tidak lagi memberikan rekomendasi izin tambang baru.

Baca Juga : Tabligh Akbar Hari Jadi Gowa ke-702 Hadirkan Ustaz Das’ad Latif

“Dengan melihat kondisi saat ini operasi untuk tambang baru memang harus dihentikan. Ini juga seiring dengan kebijakan pemerintah daerah yang tidak akan lagi mengeluarkan rekomendasi serta pemerintah provinsi yang tidak lagi memberikan izin tambang,” ujarnya.

Sementara terkait mengantisipasi terjadinya pendangkalan Bendungan Bili-Bili yang terjadi secara cepat akan kembali dibahas dan dibicarakan di tingkat komisi. Termasuk merekomendasi penganggaran baik di tingkat nasional melalui APBN maupun di daerah.

“Termasuk juga pihak-pihak terkait seperti PT. PLN harus juga menganggarkan untuk hal ini,” lanjut Tamsil.

Baca Juga : Tabligh Akbar Hari Jadi Gowa ke-702 Hadirkan Ustaz Das’ad Latif

Ia menambahkan, kunjungan Komisi VII DPR RI ini juga untuk memantau langsung sistem pengoperasian kelistrikan yang ada di wilayah PLTA Bili-Bili. Dalam kesempatan tersebut juga hadir Staf Ahli Kementerian Lingkungan Hidup Prof Winarni Dien.

Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

 Komentar

 Terbaru

Hukum30 November 2022 23:14
Kapolda Sulsel Pimpin Press Release Hasil Operasi Pekat Lipu 2022
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana didampingi Wakapolda Sulsel Brigjen Pol CH Patoppoi, Kabid Humas Polda Sulsel K...
Ekonomi30 November 2022 22:22
Semakin Jadi Andalan Masyarakat, Volume Transaksi BRImo Tembus Rp2,000 Triliun Meningkat 2 Kali Lipat
SULSELSATU.com – Kebutuhan transaksi finansial kini dapat semakin mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui Financial Super Apps BRImo. Mo...
Video30 November 2022 21:46
VIDEO: Walikota Makassar Danny Pomanto Main Latto-Latto Dengan Anak-anak
SULSELSATU.com – Permainan Latto-latto’ atau katto-Katto tengah ramai dimainkan anak-anak di Makassar dan sekitarnya. Bahkan Walikota Maka...
Tokoh30 November 2022 21:30
Nuraeni Putus Lingkaran KDRT Lewat Kelompok Perempuan Berdaya
Cara Nuraeni memutus rantai KDRT lewat kelompok perempuan berdaya...