Logo Sulselsatu

Pemprov-DPRK Aceh Bahas Rancangan Qanun Polimgami, Kemendagri Lakukan Pengawasan

Asrul
Asrul

Senin, 08 Juli 2019 09:13

Ilustrasi. (Int)
Ilustrasi. (Int)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Pemprov dan DPRK Aceh tengah menggodok rancangan Qanun Hukum Keluarga. Salah satu bab di dalamnya membahas poligami. Rancangan qanun ini digodok karena maraknya praktik nikah siri.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh Musannif mengatakan poligami pada dasarnya diperbolehkan sesuai dengan hukum dalam agama Islam dan telah diatur dalam Alquran.

Namun selama ini banyak orang menikahi perempuan secara siri atau tidak tercatat oleh negara sehingga pertanggungjawaban terhadap istri dan anak dari nikah siri itu jadi tidak jelas.

Baca Juga : Kemendagri: Layanan Administrasi Kependudukan Tidak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19

“Selama ini kan karena diperbolehkan oleh hukum Islam, marak terjadi kawin siri yang kita tahu. Maka, dengan maraknya terjadinya kawin siri ini pertanggungjawaban kepada Tuhan maupun anak yang dilahirkan ini kan lemah,” kata Musannif, Sabtu (6/7/2019).

Sponsored by MGID

Di bagian lain, Kemendagri mempelajari dan megawasi proses pembahasan rancangan qanun poligami Aceh. Kemendagri ingin memastikan prosedur dan kewenangan dalam pembahasan qanun itu sudah benar.

“Memang substansi itu kan urusan agama, tentu di bawah Kemenag yang punya kompetensi. Kemendagri nanti cuma dari sisi proses apakah sudah sesuai dengan kewenangannya Aceh, apakah prosedurnya sudah benar, kemudian substansinya seperti apa itu kan kewenangan Kemenag. Itu yang kita mau lihat nanti, prosedur dan kewenangannya,” kata Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik dilansir Detik, Senin (8/7/2019).

Baca Juga : Minggu ini, Izin Pelantikan Pejabat Pemkot Hasil Job Fit Keluar

Akmal mengatakan saat ini Kemendagri belum menerima rancangan qanun itu. Meski begitu dia berjanji akan memfasilitasi proses pembahasan aturan daerah tersebut agar tak melenceng dari undang-undang yang berlaku.

“Memang aceh punya Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang keputusan Aceh, cuma apakah di dalam undang-undang itu juga mengatur hal tersebut, itu nanti kita pelajari lagi. Nanti kita fasilitasi nanti, semua perda atau qanun itu kan wajib difasilitasi. Kita masih menunggu, belum sampai ke kita,” ujarnya.

Editor: Hendra Wijaya

Baca Juga : Mendagri Tegaskan Pilkada Serentak 2024 Konsisten dengan Undang-Undang

 

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Video27 September 2021 23:22
VIDEO: Harimau Berukuran Besar di Grobogan Ternyata Hanya Editan, Pelaku Beri Klarifikasi
SULSELSATU.com – Seekor harimau berukuran cukup besar muncul di dekat pemukiman warga di Grobogan, Jawa Tengah. Video tersebut dibagikan oleh ak...
Makassar27 September 2021 21:13
Pulihkan Pariwisata Sulsel, Forum Pariwisata Sulsel Bergerak Launching Hastag #KeSulSelmi
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Forum Pariwisata Sulsel Bergerak melaunching slogan hastag #KeSulSelMi di Kopi Kebun Jalan Racing Center Makassar, Se...
Video27 September 2021 20:57
VIDEO: Badak Bercula Satu Lepas, Tampak Berjalan Santai di Jalan Raya
SULSELSATU.com – Sebuah video memperlihatkan badak bercula satu jalan-jalan di sebuah jalan raya. Dalam video terlihat badak bercula satu tengah...
Sponsored by MGID
Makassar27 September 2021 19:46
Kanwilkumham dan Dinsos MoU Pembinaan Warga Lapas, Plt Gubernur Sulsel Harap Ada Sertifikasi Pembinaan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kemen...