SULSELSATU.com – Anggota Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Gembong Warsono meminta pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebutkan nama-nama anggota dewan yang diduga melakukan politik uang.
Gembong yang juga ketua fraksi dari PDIP DKI ini mengaku tidak mengetahui adanya indikasi politik uang dalam memilih pengganti Sandiaga Uno. Ia mengaku heran dengan PSI yang di luar dari lingkup DPRD justru mengklaim mengetahui adanya indikasi tersebut.
“Dapatnya darimana? Suruh sebutin namanya, jangan menduga-duga. Saya yang sudah di dalam saja enggak tahu kok dia yang di luar tahu, jadi jangan menduga-duga,” ujar Gembong di gedung DPRD Jakarta, Senin (15/7/2019).
Baca Juga : PSI Gelar Aksi #RiceBoxPSI Untuk Warga Makassar
Meski demikian, Gembong memastikan Pansus tersebut tidak mau menelusuri kebenarannya. Sebab ia merasa di internal DPRD tidak tercium adanya politik uang.
“Pansus fine-fine saja karena sampai dengan detik ini masih normal belum ada info-info soal itu gitu lho. Makanya saat ada informasi seperti ini ya kaget juga,” kata Gembong.
Menurut Gembong, PSI boleh menyebar rumor politik uang jika memang memiliki data dan bukti yang kuat. Namun jika tidak, ia meminta agar PSI tidak hanya membuat kegaduhan. Karena itu ia meminta PSI membuktikannya.
Baca Juga : PSI Bulukumba Cari Kandidat Kepala Daerah yang Mampu Jayakan Perahu Kayu
“Kalau akurasinya belum bisa dipertanggungjawabkan menurut saya jangan buat kegaduhan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia, (PSI) menuding, ada praktik politik uang di DPRD Jakarta, untuk proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.
Politik uang tersebut bertujuan untuk menghadirkan para anggota DPRD dalam rapat paripurna pemilihan wagub yang bakal segera digelar.
Baca Juga : Jokowi Lantik Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta
Politikus PSI Rian Ernest menuding, jumlah uang yang ”diguyur” ke DPRD DKI bernilai ratusan juta rupiah.
“Rumor politik uang yang PSI dengar adalah, adanya uang senilai ratusan juta rupiah yang akan diberikan kepada anggota DPRD agar hadir dalam paripurna pemilihan wagub. Agar paripurnanya kuorum,” kata Rian, Senin (15/7/2019).
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar