SULSELSATU.com, JAKARTA – Legislator asal Partai Gerindra yang juga Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengkritik rencana kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan bahan bakar biodiesel 30 perseb (B30).
“Saya sangat perihatin atas kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan BBM B30, di mana dalih substitusi impor yang menurut saya ini tipu muslihat dan tidak mendasar,” kata Bambang dalam sidang Paripurna yang digelar di gedung DPR-RI, Selasa (17/7/2019).
Menurut Anggota DPR-RI yang disebut-sebut berpotensi untuk menjadi Wali Kota Surabaya ini, bahwa di Indonesia baru diberlakukan BBM B20, dan pertama di dunia karena semua negara lain hanya menggunakan B5, B7 sampai dengan B10. Misalnya saja Negara Kanada, Malaysia, Argentina, Australia dan negara lainnya.
“Dampak multiplyer effect kenaikan biodiesel diatas 10 persen berakibat fatal terhadap semua mesin-mesin industri dan transportasi, karena minyak biodiesel diatas 10 persen dapat merusak mesin industri dan transportasi, ruang bakar kotor, saringan dan injektor cepat rusak, mesin panas dan lainnya sehingga akan berpengaruh terhadap ekonomi secara keseluruhan,” kata politisi senior Partai Gerindra itu.
Selain itu, lanjut Bambang, subtitusi impor yang dikatakan berpengaruh besar, kenyataannya sangat kecil. Alasannya jelas, solar adalah bagian kecil dari impor migas, hanya 4,6 juta ton per tahun, sedangkan total migas kita 50,4 juta ton per tahun.
“Kita ketahui, impor migas kita hanya 15 persen dari impor non-migas, dimana impor non-migas tahun 2018 sebesr 29.868 jt USD, Impor non-migas = 158.842 jt USD, jadi subtitusi biodiesel B20, B30 dan bahkan B100 pun tidak akan berdampak signifikan terhadap nilai impor kita, tetapi sebaliknya akan berdampak menghancurkan ekonomi kita,” bebernya.
Ia menilai, pemerintah pusat dalam pengendalian kapitalis terkesan mengesampingkan kepentingan masyarakat secara luas, termasuk keselamatan transportasi.
Penulis: Andi Fardi
Editor: Hendra Wijaya
