Logo Sulselsatu

Ramai Kritikan, Pemprov Sulsel Tolak Bubarkan TGUPP

Asrul
Asrul

Senin, 26 Agustus 2019 22:41

Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani. (Sulselsatu/Jahir Majid)
Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani. (Sulselsatu/Jahir Majid)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani menegaskan Pemprov Sulsel akan mempertahankan kehadiran Tim Gubernur Upaya Percepatan Pembangunan (TGUPP). Hal ini disampaikan Hayat saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin (26/8/2019).

Menurut Hayat, kehadiran TGUPP tidak melanggar satu pun aturan, meskipun gajinya dibiayai oleh APBD.

TGUPP ini kita tidak hilangkan, mereka masih tetap. Siapa bilang ini melanggar? Ada SK-nya kok. Pembentukan TGUPP itu resmi,” ujar Hayat.

Baca Juga : Disebut Masuk Tim Pemenangan Paslon di Pilgub Sulsel, Ini Kata Nurdin Abdullah

Lebih lanjut, Hayat menjelaskan, status keanggotaan TGUPP juga tidak ada masalah, kendati kebanyakan anggota TGUPP merupakan akademisi aktif mengajar yang berstatus PNS atau dosen di Universitas Hasanuddin. Termasuk menerima dua gaji.

“Tidak apa-apa (dosen atau PNS). Itu kan bagian dari ini, misalnya, saya bisa jadi tenaga ahli di tempat lain kalau ada yang panggil saya. Soal gaji double itu tidak apa-apa, itu sebagai tambahan penghasilan lain. Apa bedanya dengan guru-guru besar atau dosen dan profesor diperbantukan jadi rektor?,” papar Hayat.

Sebelumnya gaji TGUPP ini menjadi sorotan di sidang hak angket DPRD Sulsel. Bahkan, hal itu masuk dalam 7 rekomendasi yang disepakati pansus. Namun belakangan, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tidak menganggap 7 rekomendasi itu sebagai hasil keputusan hak angket yang sah.

Baca Juga : Berpihak ke Petani, Prof Zudan Diganjar Anugerah Perkebunan 2024

Sekadar diketahui, gaji untuk anggota TGUPP yang dianggarkan di APBD per bulannya cukup besar. Angkanya mencapai Rp8,8 juta. Bahkan, untuk profesor mereka mendapat gaji hingga Rp15 juta per bulannya.

Meski mendapat sorotan, Nurdin Abdullah mengaku angka tersebut sangat wajar. Apalagi, kata dia, jika ingin tenaga kerja yang terbaik tentu harus dibayar lebih mahal.

“Beda dong, mereka (staf khusus) itu sainstis, kajian akademik itu penting, saya bilang tidak ada makan siang gratis. Karena itu kalau kita mau yang terbaik kita harus bayar mahal,” kata Nurdin Abdullah.

Baca Juga : Prof Zudan Apresiasi Kepala Daerah Maju Pilkada Pilih Cuti Panjang

Penulis: Jahir Majid
Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Pendidikan15 Oktober 2024 06:53
Indosat Dukung Pengembangan SDM Unhas, Siapkan Program Magang Mahasiswa
Indosat memberikan fasilitas laboratorium teknologi dan program magang yang dirancang khusus untuk mahasiswa Unhas. ...
Video14 Oktober 2024 23:50
VIDEO: Kebakaran di Pabrik Smelter PT Freeport di Gresik
SULSELSATU.com – Kebakaran terjadi di pabrik Asam Sulfat Smelter PT Freeport PTFI, di Gresik, Senin (14/10/2024). Insiden ini terjadi pada pukul...
Opini14 Oktober 2024 21:25
Demokrasi Mayoritarian vs Konsensus: Mana yang Tepat untuk Indonesia?
Oleh: Mustajib S.Sos M.IP, dosen Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar Demokrasi telah menjadi sistem politik pilihan bagi banyak negara, termasuk Indone...
Video14 Oktober 2024 21:07
VIDEO: Pedagang PKL di Maros Nangis Saat Lapaknya Ditertibkan, Diduga Korban Pungli
SULSELSATU.com – Seorang pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Maros, Sarmila, tak kuasa menahan tangis saat lapaknya ditertibkan oleh Satpol PP, Se...