Logo Sulselsatu

Aturan Baru di RKUHP, Wartawan dan Warganet yang Hina Presiden Dipenjara 4,5 Tahun

Asrul
Asrul

Rabu, 04 September 2019 10:55

Ilustrasi. (INT)
Ilustrasi. (INT)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengkritik sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan disahkan DPR. Salah satu pasal tersebut memuat ancaman penjara bagi orang yang dianggap menghina presiden.

Mereka menilai aturan dalam sejumlah pasal tersebut mengancam kebebasan pers.

AJI dan LBH Pers telah mencatat sedikitnya 10 pasal dalam RKUHP yang bisa mengancam kebebasan pers dan mengkhawatirkan adanya kriminalisasi wartawan.

Baca Juga : VIDEO: Gubernur Sulsel Ajak Rektor, Tokoh Masyarakat dan Mahasiswa Bahas RKUHP dan UU KPK

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Sasmito, menilai 10 pasal ini merupakan pasal karet atau bisa digunakan secara subjektif dan sewenang-wenang.

“Kami khawatir kriminalisasi terhadap wartawan semakin banyak,” katanya, seperti dikutip dari BBC Indonesia, Rabu (4/9/2019).

Sasmito mengklaim, sejak 2016 organisasinya telah melayangkan protes ke DPR untuk mencabut pasal-pasal yang dianggap bisa mengancam kebebasan pers.

Baca Juga : Ancam Profesi, Serikat Tukang Gigi Indonesia Bakal Demo Tolak RKUHP

Tapi, hingga menjelang pengesahannya, sejumlah pasal yang diprotes tetap dipertahankan DPR.

“Kita tidak melihat upaya dari pemerintah dan DPR untuk merawat kebebasan pers. Ini langkah yang kontradiktif terhadap kebebasan pers di Indonesia,” katanya.

Dalam lima tahun terakhir, menurut catatan AJI Indonesia, setidaknya ada 16 kasus kriminalisasi terhadap jurnalis.

Baca Juga : Protes Kebijakan Pemerintah, Mahasiswa Unismuh Siapkan Aksi Besar-besaran

Umumnya jurnalis ini dituduh menyebar fitnah dan pencemaran nama baik, menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Reporters Without Borders for Freedom of Information(RSF) menempatkan indeks kebebasan pers di Indonesia pada peringkat 124 dari 180 negara selama tiga tahun berturut-turut. Artinya, indeks kebebasan pers di Indonesia jalan di tempat.

“Peringkat tingkat kebebasan pers di tingkat internasional bisa menurun, dan bisa lebih buruk lagi,” lanjut Sasmito.

Baca Juga : KontraS Ogah Puji Jokowi Soal Penundaan RKUHP

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi Hukum DPR, Taufiqulhadi memastikan RKUHP tetap akan disahkan dalam rapat paripurna akhir bulan ini meskipun diwarnai protes.

“Kalau memang ada pasal-pasal yang kita anggap belum sempurna, maka itu ada kesempatan diperbaiki, apakah kita lakukan judicial review. Setelah disahkan, selalu ada kita untuk memperbaikinya,” katanya.

Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Berita Utama16 November 2026 13:56
Cerita 2 Warga Topidi Gowa Temukan Pendaki Hilang 7 Hari di Gunung Bawakaraeng
SULSELSATU.com, GOWA – Dua warga Desa Topidi, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), bernama Saparudin dan Rahmat menjadi orang pertama yang...
News16 November 2026 13:46
Edi Permadi Nilai Manfaat Tambang Legal bagi Negara Dapat Melampaui Laba Perusahaan
Manfaat kegiatan pertambangan legal bagi negara dapat melampaui laba bersih yang diterima perusahaan....
Berita Utama16 November 2026 12:44
Hilang 7 Hari di Gunung Bawakaraeng, Pendaki Asal Makassar Ditemukan Selamat
SULSELSATU.com, GOWA – Seorang pendaki berusia 15 tahun bernama Asrading asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), akhirnya ditemukan selam...
Bisnis16 November 2026 12:32
Program Classy Kalcer Yamaha Siapkan Hadiah Lima Motor, Berlangsung Sampai 15 Desember
PT Suracojaya Abadimotor (SJAM) melalui program Classy Kalcer Surprize 2026 memberikan kesempatan kepada konsumen yang membeli unit Classy Series untu...