Logo Sulselsatu

Pemerintah dan DPR Sepakat Permudah Pembebasan Bersyarat Bagi Koruptor

Asrul
Asrul

Rabu, 18 September 2019 12:37

Pemerintah dan DPR Sepakat Permudah Pembebasan Bersyarat Bagi Koruptor

SULSELSATU.com, JAKARTA – Pemerintah dan Komisi III DPR RI sepakat membawa revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ke Rapat Paripurna dalam waktu dekat. Kesepakatan itu diambil dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (17/9/2019) malam.

Salah satu poin strategis yang sudah disepakati DPR dan pemerintah dalam Revisi UU Pemasyarakatan itu adalah kemudahan pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme.

Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik mengatakan revisi UU Pemasyarakatan meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Baca Juga : VIDEO: Anggota Dewan Luwu Utara Salah Sebut Omnibus Law, Undang Tawa Massa Aksi

Konsekuensinya, DPR dan pemerintah menyepakati penerapan kembali PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemberian pembebasan bersyarat.

Sponsored by MGID

“Kami berlakukan PP Nomor 32 Tahun 1999 yang berkorelasi dengan KUHP,” kata Erma, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (18/9/2019).

PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur prasyarat pemberian remisi bagi narapidana kasus kejahatan berat. Salah satu syaratnya adalah mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk ikut membongkar tindak pidana yang dilakukannya alias bertindak sebagai justice collaborator.

Baca Juga : Jaga Natuna, Komisi I Dukung Penambahan Anggaran Bakamla

Tak hanya itu, dalam Pasal 43B ayat (3) PP 9/2012 itu mensyaratkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan dalam memberikan remisi.

Sedangkan, PP Nomor 32 Tahun 1999 yang akan kembali dijadikan acuan dalam RUU Pemasyarakatan ini tak mencantumkan persyaratan tersebut.

PP 32/1999 itu hanya menyatakan remisi bisa diberikan bagi setiap narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik.

Baca Juga : Bahas Kebijakan Menhan dan Rahasia Negara, DPR Panggil Prabowo

Lebih lanjut, Erma menjelaskan berlakunya kembali PP Nomor 32 tahun 1999 dalam RUU Pemasyarakatan menjadikan pemberian pembebasan syarat tergantung pada vonis hakim pengadilan.

“Jadi pengadilan saja. Kalau vonis hakim tidak menyebutkan bahwa hak anda sebagai terpidana itu dicabut maka dia berhak untuk mengajukan itu,” kata dia.

Erma menyebutkan hal tersebut sudah sejalan dengan asas hukum pidana dalam konteks pembatasan hak.

Baca Juga : Bahas Kebijakan Menhan dan Rahasia Negara, DPR Panggil Prabowo

Berdasarkan asas hukum pidana, hak seorang warga negara hanya bisa dicabut atau dibatasi oleh dua hal, yakni undang-undang dan putusan pengadilan.

Editor: Awang Darmawan

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Kesehatan17 September 2021 14:43
PMI Sulsel Siapkan Plasma Konvalesen Gratis untuk Pasien Covid
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Palang Merah Indonesia Sulawesi Selatan (PMI Sulsel) siapkan plasma konvalesen gratis di markas PMI Sulsel, Jalan Lan...
Ekonomi17 September 2021 13:45
Komitmen Pada Isu Lingkungan, PLTU Co-firing Enceng Gondok Raih Penghargaan Internasional
SULSELSATU.com, MAKASSAR – PT PLN (Persero) berupaya terus menjaga keseimbangan aspek lingkungan hidup dan keekonomian operasional, termasuk di ...
Video16 September 2021 23:06
VIDEO: Emak-emak Ini Tuduh Driver Ojol Curi Emas Ketika Antar Paket COD
SULSELSATU.com – Seorang driver ojek online dituduh curi emas milik seorang ibu-ibu viral di media sosial. Ojol DKI Jakarta dituduh mencuri seju...
Sponsored by MGID
Makassar16 September 2021 21:02
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Temui Wali Kota Danny
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) menerima kunjungan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)...