Logo Sulselsatu

Bappenas Usul Pengelolaan Penjara Diurus BUMN

Asrul
Asrul

Jumat, 20 September 2019 10:18

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro. (Int)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro. (Int)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengusulkan agar penjara dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ide ini terinspirasi dari pengelolaan penjara di sejumlah negara maju, salah satunya Australia.

Namun demikian, sambung ia, bukan berarti pemerintah perlu mendirikan satu perusahaan khusus yang menjadi pengelola penjara. Fungsi itu, katanya, bisa dengan menunjuk salah satu BUMN yang sudah ada saat ini.

BUMN yang ditunjuk bisa mengelola penjara dengan memanfaatkan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Nantinya, BUMN akan membangun sarana dan prasarana penjara dengan modal sendiri.

Baca Juga : Kementerian BUMN Lapor Pendapatan Negara dari Dividen Capai 100% Sebesar 85,5 T, Target 90 T di 2025

“Kemudian, mereka mengelola sarana dan prasarana tersebut selama periode tertentu dan mendapatkan revenue (pendapatan) dari tarif per pengguna atau pembayaran jasa tahunan dari pengguna,” ujar Bambang, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Jumat (20/9/2019).

Biasanya, kata Bambang, pengelolaan sarana dan prasarana ini bisa memakan durasi 10 tahun. “Setelah selesai masa konsesi, aset menjadi milik negara. Soal revenue, setiap proyek punya profil return (pengembalian) berbeda-beda,” katanya.

Saat ini, menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan skema KPBU untuk pembangunan Lapas Nusakambangan di Jawa Tengah dan Lapas Cangir di Tangerang, Banten.

Baca Juga : Kementerian BUMN Dukung Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

“KPBU ini terbuka untuk swasta dan BUMN. Tentu ini bisa dipikirkan siapa BUMN yang kira-kira punya potensi menjadi BUMN penjara, spesialisasinya apa,” tuturnya.

Menurutnya, Indonesia perlu BUMN spesialis penjara karena pengelolaan lembaga permasyarakatan (lapas) itu kerap menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, katanya, harus selalu mengalokasikan anggaran untuk biaya sipir hingga uang makan narapidana.

“Supaya pemerintah tidak pusing bayar sipir, harus kasih makan. Itu uang makan penjara naik terus anggarannya setiap tahun, mungkin karena penjaranya semakin penuh,” katanya.

Baca Juga : 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, BRI Jadi BUMN dengan Setoran Dividen Terbesar ke Negara

Sementara, jumlah narapidana di Tanah Air terus meningkat dari waktu ke waktu, entah dari kasus hukum apapun. Di saat yang sama, kapasitas bangunan penjara relatif terbatas karena minim pembangunan.

Pembangunan penjara yang minim, sambungnya, tak lepas dari keterbatasan APBN. Sebab, pemerintah membutuhkan anggaran yang tak sedikit untuk sektor pembangunan lain.

“Perlu tambahan penjara, tapi kalau pakai APBN terus, kesannya negara ini kok tidak ada yang dibangun lagi selain penjara? Malu-maluin, masa negara kerjanya bangun penjara? Jadi lebih baik, kami dorong ke badan usaha, ke BUMN,” tuturnya.

Baca Juga : Fantastis! Setoran BRI ke Kas Negara Tembus Rp192,06 Triliun

Di Australia, pengelolaan penjara menjadi tanggung jawab badan usaha. Keberhasilan kinerja bisa diukur dari minimnya jumlah narapidana yang melarikan diri.

Lebih lanjut, kalau pun tidak ada BUMN spesialis penjara, Bambang ingin pembangunan penjara ke depan tetap tidak memberatkan APBN. Misalnya, dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Saat ini, pemerintah sudah menerapkan skema KPBU dalam pembangunan Lapas Nusakambangan di Jawa Tengah dan Lapas Cangir di Tangerang, Banten. “Jadi sebenarnya kami sudah mulai KPBU untuk penjara, ini memungkinkan,” tuturnya.

Baca Juga : Telkom Sebut Starlink Mitra dalam Menghadirkan Layanan Konektivitas Merata di Daerah 3T

Menanggapi ini, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra Samal menyambut baik gagasan itu, meski belum bisa membayangkan seperti apa jadinya skema pengelolaan penjara oleh BUMN ke depan.

Namun demikian, ia mengaku tak kaget dengan gagasan seperti ini mengingat BUMN memang kerap dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah, sehingga sering diharapkan bisa menjadi agen pembangunan.

“Tapi kalau pengelolaan penjara, berarti bukan konstruksi. Pengelola penjara itu kami belum tahu seperti apa konteks pengelolaan,” pungkasnya.

Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Sulsel15 Februari 2025 09:58
Semarak HPN 2025, Jurnalis Barru, Parepare dan Polisi Pererat Silaturahmi di Lapangan Hijau
SULSELSATU.com, BARRU – Dalam semangat mempererat silaturahmi dan merayakan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Kasat Intelkam Polres Barru, Iptu Ada...
Bisnis15 Februari 2025 09:45
Transformasi, Kolaborasi dan Berkelanjutan Jadi Tema Usia 56 Tahun Bumi Karsa
Dengan mengusung semangat "Transformasi, Kolaborasi dan Berkelanjutan", Bumi Karsa semakin mengukuhkan posisinya sebagai perusahan kontruksi nasional ...
Pendidikan15 Februari 2025 06:59
Kalla Institute Kerja Sama Strategis Tingkatkan Kualitas Pendidikan Lulusan
Ikatan Alumni ITB Sulsel berkolaborasi dengan Kalla Institute melalui perjanjian kerja sama MoU strategis....
Video14 Februari 2025 23:09
VIDEO: Viral, Pria Salat Sunnah Sebelum Curi Kotak Amal di Masjid Babul Janna Makassar
SULSELSATU.com – Aksi pencurian uang celengan (kotak amal) di Masjid Babul Janna, Salodong, Makassar. Video itu viral di media sosial. Video ter...