SULSELSATU.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan lembaganya tak ingin menjadi ‘tukang stempel’ pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada periode 2019-2024 pendatang.
Ia menjamin DPR akan tetap kritis terhadap berbagai kebijakan meski di sisi lain harus tetap bersinergi dengan Pemerintah.
“Sinergi itu menurut saya antara eksekutif dan legislatif itu harus dilakukan untuk sebanyak-banyaknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun bukan berarti kita (DPR) itu kayak tukang stempel juga,” kata Puan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Selasa (8/10/2019).
Baca Juga : DPR Desak Kemenbud Transparan Soal Penulisan Ulang Sejarah Nasional
Diketahui, istilah ‘Tukang Stempel’ sendiri merupakan suatu metafora bagi lembaga legislatif yang hanya melegalkan seluruh keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan pihak eksekutif tanpa kritik atau masukan yang komprehensif.
Lebih lanjut, politikus PDI-Perjuangan itu menyebut DPR akan mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meski begitu, ia berkeinginan agar seluruh anggota DPR dapat melihat baik dan buruknya kebijakan itu terlebih dulu bagi masyarakat.
Tak hanya itu, Puan juga mengatakan DPR nantinya akan tetap memberikan solusi kepada pemerintah disamping turut mengkritiknya. Hal itu bertujuan agar suatu kebijakan dapat berjalan sesuai keinginan rakyat.
Baca Juga : VIDEO: Orasi Artis Reza Rahardian saat Demo di DPR
“Di DPR ini boleh saja memberikan pengawasannya memberikan auto-kritik tetapi jangan sampai tidak ada solusinya. Harus ada solusi yang kita lakukan,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan berharap harmonisasi antara sesama pimpinan DPR tetap terjaga meski diterpa berbagai dinamika politik yang terjadi ke depannya. Ia mengatakan, perbedaan kebijakan atau pandangan itu adalah hal yang biasa dalam dinamika politik di Indonesia.
“Jangan sampai silaturahmi gotong royong yang ada itu kemudian menjadi tercerai berai hanya karena kepentingan individu, atau kelompok,” kata Puan.
Baca Juga : VIDEO: Jokowi Hormati Putusan MK dan DPR Terkait RUU Pilkada
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar