Logo Sulselsatu

Puan Maharani Tak Ingin DPR Jadi Tukang Stempel Pemerintahan Jokowi

Asrul
Asrul

Selasa, 08 Oktober 2019 17:32

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (INT)
Ketua DPR RI, Puan Maharani. (INT)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan lembaganya tak ingin menjadi ‘tukang stempel’ pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada periode 2019-2024 pendatang.

Ia menjamin DPR akan tetap kritis terhadap berbagai kebijakan meski di sisi lain harus tetap bersinergi dengan Pemerintah.

“Sinergi itu menurut saya antara eksekutif dan legislatif itu harus dilakukan untuk sebanyak-banyaknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun bukan berarti kita (DPR) itu kayak tukang stempel juga,” kata Puan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Selasa (8/10/2019).

Baca Juga : DPR Desak Kemenbud Transparan Soal Penulisan Ulang Sejarah Nasional

Diketahui, istilah ‘Tukang Stempel’ sendiri merupakan suatu metafora bagi lembaga legislatif yang hanya melegalkan seluruh keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan pihak eksekutif tanpa kritik atau masukan yang komprehensif.

Lebih lanjut, politikus PDI-Perjuangan itu menyebut DPR akan mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meski begitu, ia berkeinginan agar seluruh anggota DPR dapat melihat baik dan buruknya kebijakan itu terlebih dulu bagi masyarakat.

Tak hanya itu, Puan juga mengatakan DPR nantinya akan tetap memberikan solusi kepada pemerintah disamping turut mengkritiknya. Hal itu bertujuan agar suatu kebijakan dapat berjalan sesuai keinginan rakyat.

Baca Juga : VIDEO: Orasi Artis Reza Rahardian saat Demo di DPR

“Di DPR ini boleh saja memberikan pengawasannya memberikan auto-kritik tetapi jangan sampai tidak ada solusinya. Harus ada solusi yang kita lakukan,” kata Puan.

Di sisi lain, Puan berharap harmonisasi antara sesama pimpinan DPR tetap terjaga meski diterpa berbagai dinamika politik yang terjadi ke depannya. Ia mengatakan, perbedaan kebijakan atau pandangan itu adalah hal yang biasa dalam dinamika politik di Indonesia.

“Jangan sampai silaturahmi gotong royong yang ada itu kemudian menjadi tercerai berai hanya karena kepentingan individu, atau kelompok,” kata Puan.

Baca Juga : VIDEO: Jokowi Hormati Putusan MK dan DPR Terkait RUU Pilkada

Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

News19 November 2026 16:39
Mengembangkan Potensi Lokal, Antam Bangun Ekonomi dari Desa
Tidak semua desa membutuhkan program pemberdayaan yang sama. Ada desa yang memiliki potensi peternakan, ada yang lebih cocok mengembangkan pertanian, ...
Makassar19 November 2026 15:27
Pelindo Bangun Sumur Bor untuk Nelayan di Kelurahan Buloa Makassar
Keterbatasan air bersih masih menjadi persoalan bagi masyarakat pesisir di sekitar kawasan Makassar New Port (MNP)....
Hukum19 November 2026 14:49
Menang Gugatan GMTD, PT Hadji Kalla Siapkan Laporan Pidana Dugaan Pemalsuan Surat Tanah
SULSELSATU.com, MAKASSAR – PT Hadji Kalla dinyatakan menang dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PT Gowa Makassar Tourism Devel...
Metropolitan19 November 2026 13:45
Munafri Bawa Inovasi Lontara+ Berkibar di Nasional, Kota Makassar Raih Terbaik I Dari Bappenas RI
SULSELSATU.com, JAKARTA – Upaya Pemerintah Kota Makassar menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses masyarakat berbuah prestasi di...