Logo Sulselsatu

Anggap Cacat Konstitusional, Gedung Putih Tolak Kerja Sama Pemakzulan Trump

Asrul
Asrul

Rabu, 09 Oktober 2019 12:36

Donald Trump (int)
Donald Trump (int)

SULSELSATU.com, WASHINGTON – Gedung Putih menolak keras kerja sama penyelidikan pemakzulan Presiden Donald Trump. Gedung Putih menganggap pemakzulan yang didengungkan Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat cacat konstitusional.

Pihaknya juga tidak mau bekerja sama dalam penyelidikan tersebut, yang sebelumnya tidak digelar pemungutan suara oleh DPR.

Melansir Antara, surat setebal delapan halaman yang diteken oleh Penasihat Gedung Putih, Pat Cipollone, ditujukan kepada Ketua DPR Nancy Pelosi dan pimpinan Demokrat di komisi intelijen, urusan luar negeri dan pengawas di DPR.

Baca Juga : Pesan AHY ke Orang Tua: Ayo Ajak Anak Taat Prokes

Pelosi berpendapat penyelidikan pemakzulan yang diluncurkan olehnya sudah sesuai dengan konstitusi dan tidak ada pemungutan suara di DPR yang diperlukan untuk saat ini.

Sponsored by MGID

Penyelidikan pemakzulan didasari oleh sejumlah tuduhan dari seorang pengungkap pemerintah bahwa Presiden Donald Trump meminta bantuan Ukraina untuk menyelidiki musuh politiknya dari Partai Demokrat, Joe Biden.

Gedung Putih menyebutkan bahwa tiga penyelidikan pemakzulan lainnya dalam sejarah Amerika terhadap presiden Andrew Johnson, Richard Nixon dan Bill Clinton, semuanya melewati pemungutan suara di DPR dan ini harus menjadi contoh bagi pemakzulan Presiden Donald Trump.

Baca Juga : Wah! Ada SBY di Film Hollywood The Tomorrow War, Pimpin Umat Manusia vs Alien

“Proses tanpa pemungutan suara di DPR tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara kita. Di setiap kesempatan sebelumnya untuk penyelidikan pemakzulan presiden diadakan pemungutan suara di DPR terlebih dahulu,” kata pejabat senior pemerintah di surat tersebut.

Surat itu menyebutkan Trump ditolak haknya atas sejumlah proses hukum, seperti memeriksa silang saksi, memanggil saksi untuk memberikan keterangan, menerima transkip kesaksian serta memiliki akses terhadap bukti.

“Semua ini melanggar Konstitusi, aturan hukum dan setiap preseden sebelumnya,” bunyi surat tersebut.

Baca Juga : Didampingi 34 Ketua DPD, AHY Datangi Kantor Dirjen AHU KemenkumHAM

Editor: Hendra Wijaya

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Berita Utama18 September 2021 01:08
Dispora Sulsel Teken Kontrak dengan PT Artefak Arkindo Terkait Pengawasan Pembangunan Stadion Mattoanging
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemprov Sulsel melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) belum lama ini melakukan penandatanganan kontrak dengan PT...
Video18 September 2021 00:27
VIDEO: Perjuangan Guru Honorer Penderita Stroke Ikut Seleksi PPPK, Digendong Masuk Ruangan
SULSELSATU.com – Sebuah video memperlihatkan perjuangan guru honorer penderita stroke mengikuti ujian PPPK 2021 yang sudah dimulai sejak Senin (...
Video17 September 2021 22:46
VIDEO: Moge Ducati 1.200 CC Terbakar saat Touring di Wisata Gunung Bromo
SULSELSATU.com – Salah satu motor gede (moge) terbakar di Jalur Wisata Gunung Bromo. Dalam video tampak rombongan touring moge menuju Wisata Gun...
Sponsored by MGID
Makassar17 September 2021 20:05
Sosialisasi Assesment Clinic HOTS, UNM Target Peningkatan IKU
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar sosialisasi Higher Order Thinking Skills (HOTS) dalam rangka Revitalisasi...