SULSELSATU.com, JAKARTA – Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengkritik agenda pemerintah melawan radikalisme agama.
Menurut Din paham radikal yang berniat menggantikan ideologi Pancasila tak melulu terkait gagasan keagamaan. Boleh jadi, kata dia, radikalisme itu terkait gagasan politik atau ekonomi.
“Jadi tidak selalu radikalisme keagamaan, tapi boleh jadi bermotif politik atau ekonomi. Itu yang disebut radikalisme sekuler liberal,” kata Din, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (28/11/2019).
Baca Juga : Elit Muhammadiyah Sebut Sidang Isbat dan Pantau Hilal Anggarannya Mahal
“Lahirlah kehidupan politik yang sekuler liberal, ekonomi yang sekuler liberal. Itu justru lebih berbahaya,” lanjut dia lagi.
Din menyebut praktik radikalisme ekonomi, terindikasi salah satunya melalui indikasi penguasaan modal oleh kelompok tertentu.
Menurut Din penguasaan tersebut secara tak langsung bisa menggantikan nilai Pancasila. Penguasaan modal oleh kelompok tertentu berpotensi mengakibatkan keadaan masyarakat yang tak sesuai dengan sila keempat dan kelima soal musyawarah mufakat dan keadilan sosial.
Baca Juga : Tuduhan Radikal Terhadap Din Syamsuddin Disebut Tendensius
“Mbok ya, pemerintah itu jangan pakai kacamata kuda. Melihat seolah radikalisme keagamaan saja yang menggantikan Pancasila. Itu [radikalisme keagamaan] harus kita tolak, tapi perluaslah wawasan, bahwa ternyata ada radikalisme liberal sekuler yang sudah merasuki kehidupan ekonomi kita, yang membuat kesenjangan,” kata Din.
“Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin,” tukas mantan Ketua PP Muhammadiyah.
Din juga sempat menyinggung sejumlah regulasi yang dinilainya tak memihak perekonomian rakyat.
Baca Juga : Din Syamsuddin Sebut Kenaikan Iuran BPJS Bentuk Kezaliman Pemerintah
Ia berencana mendaftar beberapa regulasi yang dianggap mengandung pasal problematis. Harapannya, agar para anggota dewan di sejumlah partai Islam tersebut bisa mengupayakan pembenahan.
“Sistem politik Indonesia dikaitkan dengan sila keempat, jauh panggang dari api. Sistem ekonomi Indonesia teori dan praktiknya dikaitkan dengan sila kelima, jauh panggang dari api,” tutur dia di tengah rapat pleno ke-45 Dewan Pertimbangan MUI.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar