Dugaan Skandal Korupsi Jadi Alasan Parepare Tak Ikut POR PGRI di Barru

Hal ini terkuat saat sejumlah Kepala Upt sekolah tingkat SD dan SMP berkumpul menyampaikan aspirasinya di hadapan Plt Kadis Pendidikan, Arifuddin Idris, di Aula Kantor Disdikbud Parepare, Sabtu (7/12/2019).

Kepala SMPN 1 Kota Parepare, Makmur yang menyampaikan aspirasinya menjelaskan, tudingan yang dilayangkan terhadap Plt Kadisdikbud tidak benar. Tidak ikut sertanya para guru di Parepare pada Por PGRI di Barru, lantaran tidak transparannya pengelolaan keuangan dalam internal PGRI.

“Tudingan itu tidak benar. Kami para guru yang berinisiatif tidak mengikuti Por PGRI di Barru, lantaran menilai pengurusan internal DPD II PGRI Parepare tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Sehingga terindikasi timbul ruang KKN yang dapat dilakukan oknum,” ujarnya.

Alasan ini, lanjut Makmur, bercermin pada kejadian sebelumnya di Por PGRI di Bantaeng dan Por PGRI di Luwu Timur. Dimana pengurus PGRI Parepare tidak dapat menunjukkan laporan pertanggungjawaban keuangan, baik dana masuk maupun keluar.

“Por PGRI di Bantaeng, kita mendapat bantuan dana dari APBD sebesar Rp75 juta, sedangkan di Luwu Timur, kita dapat bantuan APBD sebesar Rp100 juta, belum termaksuk sumbangan guru dan pengurus. Namun hingga saat ini, kami merasa dikibuli, dan hanya dijadikan boneka. Kita tidak melihat ada transparansi penggunaan anggaran,” bebernya.

Dalam penyampaian aspirasi, kata dia, sejumlah kepala sekolah, pengurus dan anggota PGRI yang hadir membuat surat pernyataan terkait tudingan larangan guru mengikuti Por PGRI di Barru.

“Ada sekitar 93 guru tanda tangan yang menolak sikap beberapa pengurus saat ini, khususnya Ketua dan bendahara PGRI yang merupakan pasangan suami istri. Karena itu salah satunya diminta mundur, agar tidak menimbulkan kecurigaan,” tandasnya.

Penulis: Andi Fardi
Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News