Opini: Luthfi Andi Mutty (Ketua Bidang Eksekutif DPP NasDem)
Menghadapi Covid-19 ibarat kita memasuki mandala perang. Musuhnya tidak kelihatan. Tapi daya rusaknya luar biasa. Korban berjatuhan. Bukan hanya manusia. Tapi juga ekonomi dibuat lumpuh. Kita tidak tahu berapa lama perang ini akan berlangsung. Semakin lama masa perang semakin besar sumberdaya yang harus disiapkan. Biasa disebut logistik.
Dalam menghadapi sebuah peperangan, kesiapan logistik selalu menjadi titik pangkal menyusun rencana operasi. Dari situ dimulai menghitung berapa pasukan yang bisa digerakkan dan berapa lama peperangan bisa dijalankan.
Baca Juga : OPINI: Prabowo, JK, dan Kekuatan Dialog
Begitulah seharusnya kita menghadapi perang terhadap Covid-19. Kita harus menghitung berapa anggaran yang disiapkan untuk mendukung rencana operasi. Anggaran itu terutama untuk menggerakkan tenaga medis. Mereka ibarat pasukan infanteri yang langsung berhadapan dengan PDP. Untuk menyiapkan APD sebagai alat utama pertahanan diri bagi tenaga medis. Untuk memaksimalkan kesiapan rumah sakit khusus dengan ruang isolasi.
Anggaran yang lebih besar lagi dibutuhkan untuk mengatasi dampak non medis. Mereka adalah orang miskin dan rentan miskin. Para pekerja informal yang pendapatan hariannya habis untuk dikonsumsi hari itu juga. Para buruh lepas. Kuli angkut. Pengemudi Ojol. Sopir angkot dan AKAP. Dan banyak lagi yang harus menganggur, kehilangan pekerjaan dan jatuh kian miskin. Buat mereka ini, negara harus hadir. Menyediakan sembako dan BLT. Negara tidak boleh lepas tangan membiarkan mereka mati kelaparan. Pendeknya, negara tidak boleh kalah menghadapi Covid-19.
Maka kuncinya ada pada anggaran. Hentikan semua proyek pembangunan gedung. Hentikan pembangunan infrastruktur. Stop perjalanan dinas. Selain itu, anggaran pilkada juga dapat digunakan untuk peperangan ini. Dalam rapat kerja di Komisi II (30/3), disepakati menunda Pilkada Serentak 2020. Daerah-daerah yang akan pilkada sudah menganggarkan biaya pilkada di APBD masing-masing.
Baca Juga : Jadi Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar, BRI Diapresiasi Oleh Negara
Anggaran yang sudah terlanjur dialokasikan untuk berbagai kegiatan tersebut harus direlokasi demi memenangkan peperangan.
Dari data yang ada, saat ini pemerintah menyediakan dana “hanya” Rp 62 T. Jumlah yang menurut saya sangat jauh dari cukup. Ada info, anggaran itu akan ditambah menjadi sekitar Rp300 T. Inipun masih kecil dibandingkan dengan anggaran yang disediakan oleh Malaysia (Rp920 T). Padahal luas wilayah dan jumlah penduduknya berkali lipat dari Indonesia. Adapun Singapura yang hanya seluas Jakarta menyediakan dana (Rp505,5 T).
Selain anggaran, negara juga harus tegas membatasi pergerakan orang. Karena Covid-19 mewabah lewat manusia. Maka kontak antar manusia secara maksimal harus dikurangi.
Dari informasi media, diketahui bahwa puluhan ribu warga Jakarta telah meninggalkan Jakarta. Mereka kembali ke kampung halamannya. Ini tentu sangat riskan. Karena Jakarta adalah zona merah ODP, PDP dan korban meninggal. Tertinggi di Indonesia. Mereka yang mudik tidak ada jaminan bebas dari Covid-19. Bahkan patut diduga mereka adalah carier. Pembawa virus ke kampung halamannya.
Jika pergerakan rakyat Indonesia tetap berlangsug masif, maka dapat diduga, perang dengan segala konsekuensinya ini akan berlangsung lama. Ngeri!!.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar