Logo Sulselsatu

Hanya Adili Warga Muslim, Pengadilan Agama Digugat ke MK

Asrul
Asrul

Selasa, 12 Mei 2020 10:21

ilustrasi. (int)
ilustrasi. (int)

JAKARTA – UU Peradilan Agama digugat soerang mahisiswi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Indriani Niangtyasgayatri merasa keberatan karena Pengadilan Agama hanya mengadili warga Muslim.

Pasal yang digugat yaitu Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peradilan Agama.

Pasal 2 berbunyi:

Baca Juga : MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Barru dan Lutim

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Sponsored by MGID

Sedangkan Pasal 49 berbunyi:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari’ah.

Baca Juga : Aktivis Hukum Gugat Kebijakan Pembebasan Napi oleh Yasonna Laoly

“Menyatakan Pasal 2 dan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945,” ucap Indriani dalam permohonan yang dilansir website MK, Selasa (12/5/2020).

Indriani beralasan regulasi di atas bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2, Pasal 28E ayat 1, Pasal 28E ayat 2. Menurut Indriani, namanya Pengadilan Agama tetapi faktanya hanya mengakomidir agama Islam semata.

“Hal ini tampak memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminasi kepada pemohon pada khususnya, keluarga pemohon, maupun kepada seluruh bangsa Indonesia yang beragama selain agama Islam,” ujar Indriani.

Baca Juga : APPI: Perusahaan Leasing Tetap Bisa Tarik Barang Secara Sepihak

Harapan Indriani, MK menghapus syarat wajib beragama Islam itu. Sehingga kepentingan agama minoritas juga menjadi kepentingan bersama dan mendapatkan keadilan sebagaimana yang didapatkan oleh agama mayoritas.

“Menjadikan hak-hak warga negara Indonesia menjadi terlindungi sepenuhnya oleh negara dan Pemohon pun secara serta merta juga terlindungi hak-haknya dan juga terlindungi dari stigma yang mengatakan bahwa agama selain Islam tidak perlu untuk diadili secara agamanya, melainkan cukup diadili secara perdata saja,” tutur Indriani.

Perkara ini baru didaftarkan di MK dan masih diproses bagian kepaniteraan.

Baca Juga : APPI: Perusahaan Leasing Tetap Bisa Tarik Barang Secara Sepihak

Editor: Hendra Wijaya

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Kesehatan17 September 2021 14:43
PMI Sulsel Siapkan Plasma Konvalesen Gratis untuk Pasien Covid
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Palang Merah Indonesia Sulawesi Selatan (PMI Sulsel) siapkan plasma konvalesen gratis di markas PMI Sulsel, Jalan Lan...
Ekonomi17 September 2021 13:45
Komitmen Pada Isu Lingkungan, PLTU Co-firing Enceng Gondok Raih Penghargaan Internasional
SULSELSATU.com, MAKASSAR – PT PLN (Persero) berupaya terus menjaga keseimbangan aspek lingkungan hidup dan keekonomian operasional, termasuk di ...
Video16 September 2021 23:06
VIDEO: Emak-emak Ini Tuduh Driver Ojol Curi Emas Ketika Antar Paket COD
SULSELSATU.com – Seorang driver ojek online dituduh curi emas milik seorang ibu-ibu viral di media sosial. Ojol DKI Jakarta dituduh mencuri seju...
Sponsored by MGID
Makassar16 September 2021 21:02
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Temui Wali Kota Danny
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) menerima kunjungan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)...