Logo Sulselsatu

Hanya Adili Warga Muslim, Pengadilan Agama Digugat ke MK

Asrul
Asrul

Selasa, 12 Mei 2020 10:21

ilustrasi. (int)
ilustrasi. (int)

JAKARTAUU Peradilan Agama digugat soerang mahisiswi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Indriani Niangtyasgayatri merasa keberatan karena Pengadilan Agama hanya mengadili warga Muslim.

Pasal yang digugat yaitu Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peradilan Agama.

Pasal 2 berbunyi:

Baca Juga : Ibu Pejuang Hak Asuh Anak Bersatu Tembus Mahkamah Konstitusi

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan Pasal 49 berbunyi:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari’ah.

Baca Juga : Gugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, Ini Alasan Wali Kota Danny

“Menyatakan Pasal 2 dan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945,” ucap Indriani dalam permohonan yang dilansir website MK, Selasa (12/5/2020).

Indriani beralasan regulasi di atas bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2, Pasal 28E ayat 1, Pasal 28E ayat 2. Menurut Indriani, namanya Pengadilan Agama tetapi faktanya hanya mengakomidir agama Islam semata.

“Hal ini tampak memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminasi kepada pemohon pada khususnya, keluarga pemohon, maupun kepada seluruh bangsa Indonesia yang beragama selain agama Islam,” ujar Indriani.

Baca Juga : SBY Nilai Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Kebiri Hajat Hidup Rakyat

Harapan Indriani, MK menghapus syarat wajib beragama Islam itu. Sehingga kepentingan agama minoritas juga menjadi kepentingan bersama dan mendapatkan keadilan sebagaimana yang didapatkan oleh agama mayoritas.

“Menjadikan hak-hak warga negara Indonesia menjadi terlindungi sepenuhnya oleh negara dan Pemohon pun secara serta merta juga terlindungi hak-haknya dan juga terlindungi dari stigma yang mengatakan bahwa agama selain Islam tidak perlu untuk diadili secara agamanya, melainkan cukup diadili secara perdata saja,” tutur Indriani.

Perkara ini baru didaftarkan di MK dan masih diproses bagian kepaniteraan.

Baca Juga : Tok, MK Tolak Gugatan UU Pernikahan Beda Agama

Editor: Hendra Wijaya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

News24 April 2024 14:35
Hingga H+12 Lebaran 2024, Penumpang Pelindo Regional 4 Mencapai 667.012 Orang
Arus balik Lebaran Idulfitri 1445 Hijriah atau 2024 Masehi sudah mencapai H+15. Kapal dan penumpang sudah keluar masuk pelabuhan. Utamanya pelabuhan-p...
Makassar24 April 2024 13:26
Firman Pagarra Berbagi Inovasi KTR di Forum The 3rd Mayor Meeting For Eastern Indonesia
PJ Sekda Kota Makassar Firman Hamid Pagarra menyebutkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memiliki komitmen yang tinggi dalam mengimplementasian Kawas...
Hukum24 April 2024 12:27
Kakanwil Kemenkumham Sulsel Lantik 5 PPNS
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel), Liberti Sitinjak melant...
Makassar24 April 2024 09:30
Ketua TP PKK Kota Makassar Apresiasi Pihak di Kecamatan Makassar
Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail dengan penuh rasa bangga mengapresiasi sejumlah pihak di Kecamatan Makassar....