Logo Sulselsatu

Abdul Hayat Komitmen Optimalkan Penertiban Aset Milik Pemprov Sulsel

Asrul
Asrul

Sabtu, 16 Mei 2020 14:00

istimewa
istimewa
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Hayat Gani, berkomitmen akan terus mendorong optimalisasi penertiban aset daerah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
“Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya yang harus kita tertibkan adalah aset milik daerah,” ujarnya, saat video conference bersama Kejati dan KPK di Baruga Lounge, Jumat (15/5/2020).
Sesuai dengan visi Gubernur Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter, Abdul Hayata mengungkapkan, pihaknya harus produktif dalam mendorong penertiban aset. Oleh karena itu, Pemprov Sulsel sejak tahun 2018 telah melakukan MoU dengan Kejati dalam hal pendampingan dan pengawalan pengamanan aset daerah.
Abdul Hayat juga menambahkan, dengan adanya MoU dengan Kejati telah menunjukkan progres yang baik, sehingga Pemprov Sulsel akan melakukan perpanjangan MoU.
“Patut disyukuri karena kita telah melihat progres yang baik, karena sebelumnya telah mencapai nilai Rp7,1 triliun aset daerah yang telah ditertibkan, tentunya dengan bantuan Kejati dan Tim Korsupgah KPK. Sehingga kita akan melakukan perpanjangan MoU untuk ke depannya,” katanya.
Sementara, Ketua Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah VIII KPK, Dian Patria, menyampaikan, akan terus mendorong penertiban aset dan pendapatan daerah pada Pemprov Sulsel.
“Pada prinsipnya KPK mendorong bersama-sama dengan Pemda dan Kejati untuk melakukan sinergisitas dalam penyelamatan aset dan pendapatan daerah. Penyelamatan aset ini seperti melakukan upaya-upaya hukum, tanah atau lahan yang merupakan milik daerah agar dapat tercatat kembali sebagai kepemilikan pemerintah daerah,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Dian Patria menyampaikan bahwa timya juga akan melakukan pendampingan terhadap program penanganan Covid-19 pada masa pandemi ini.
“Kami selaku Satgas Koordinator pencegahan Wilayah VIII KPK, akan melakukan pendampingan terhadap program penanganan Covid-19, karena terdapat empat titik rawan korupsi. Yaitu pengadaan barang dan jasa, pengalokasian APBN dan APBD, pemberian sumbangan dari pihak ketiga, dan pendistribusian bantuan sosial, dan salah satu langkah antisipasinya adalah bekerja sama dengan LKPP untuk pendampingan monitoring penggunaan anggaran, dan BPKP untuk melakukan pengawasan,” kata Dian Patria.
Penulis: Jahir Majid
Editor: Kink Kusuma Rein

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Berita Utama16 November 2026 13:56
Cerita 2 Warga Topidi Gowa Temukan Pendaki Hilang 7 Hari di Gunung Bawakaraeng
SULSELSATU.com, GOWA – Dua warga Desa Topidi, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), bernama Saparudin dan Rahmat menjadi orang pertama yang...
News16 November 2026 13:46
Edi Permadi Nilai Manfaat Tambang Legal bagi Negara Dapat Melampaui Laba Perusahaan
Manfaat kegiatan pertambangan legal bagi negara dapat melampaui laba bersih yang diterima perusahaan....
Berita Utama16 November 2026 12:44
Hilang 7 Hari di Gunung Bawakaraeng, Pendaki Asal Makassar Ditemukan Selamat
SULSELSATU.com, GOWA – Seorang pendaki berusia 15 tahun bernama Asrading asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), akhirnya ditemukan selam...
Bisnis16 November 2026 12:32
Program Classy Kalcer Yamaha Siapkan Hadiah Lima Motor, Berlaku Sampai 15 Desember
PT Suracojaya Abadimotor (SJAM) melalui program Classy Kalcer Surprize 2026 memberikan kesempatan kepada konsumen yang membeli unit Classy Series untu...