Logo Sulselsatu

Abdul Hayat Komitmen Optimalkan Penertiban Aset Milik Pemprov Sulsel

Asrul
Asrul

Sabtu, 16 Mei 2020 14:00

Abdul Hayat Komitmen Optimalkan Penertiban Aset Milik Pemprov Sulsel
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Hayat Gani, berkomitmen akan terus mendorong optimalisasi penertiban aset daerah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
“Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya yang harus kita tertibkan adalah aset milik daerah,” ujarnya, saat video conference bersama Kejati dan KPK di Baruga Lounge, Jumat (15/5/2020).
Sesuai dengan visi Gubernur Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter, Abdul Hayata mengungkapkan, pihaknya harus produktif dalam mendorong penertiban aset. Oleh karena itu, Pemprov Sulsel sejak tahun 2018 telah melakukan MoU dengan Kejati dalam hal pendampingan dan pengawalan pengamanan aset daerah.
Abdul Hayat juga menambahkan, dengan adanya MoU dengan Kejati telah menunjukkan progres yang baik, sehingga Pemprov Sulsel akan melakukan perpanjangan MoU.
“Patut disyukuri karena kita telah melihat progres yang baik, karena sebelumnya telah mencapai nilai Rp7,1 triliun aset daerah yang telah ditertibkan, tentunya dengan bantuan Kejati dan Tim Korsupgah KPK. Sehingga kita akan melakukan perpanjangan MoU untuk ke depannya,” katanya.
Sementara, Ketua Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah VIII KPK, Dian Patria, menyampaikan, akan terus mendorong penertiban aset dan pendapatan daerah pada Pemprov Sulsel.
“Pada prinsipnya KPK mendorong bersama-sama dengan Pemda dan Kejati untuk melakukan sinergisitas dalam penyelamatan aset dan pendapatan daerah. Penyelamatan aset ini seperti melakukan upaya-upaya hukum, tanah atau lahan yang merupakan milik daerah agar dapat tercatat kembali sebagai kepemilikan pemerintah daerah,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Dian Patria menyampaikan bahwa timya juga akan melakukan pendampingan terhadap program penanganan Covid-19 pada masa pandemi ini.
“Kami selaku Satgas Koordinator pencegahan Wilayah VIII KPK, akan melakukan pendampingan terhadap program penanganan Covid-19, karena terdapat empat titik rawan korupsi. Yaitu pengadaan barang dan jasa, pengalokasian APBN dan APBD, pemberian sumbangan dari pihak ketiga, dan pendistribusian bantuan sosial, dan salah satu langkah antisipasinya adalah bekerja sama dengan LKPP untuk pendampingan monitoring penggunaan anggaran, dan BPKP untuk melakukan pengawasan,” kata Dian Patria.
Penulis: Jahir Majid
Editor: Kink Kusuma Rein
Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Makassar17 Januari 2022 07:44
Andi Sudirman-Airlangga Saling Puji di HUT MKGR
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri perayaan 62 tahun Ormas Musyawarah Kekelu...
Politik16 Januari 2022 23:39
Airlangga Optimis Golkar Sulsel Keluar Sebagai Pemenang di 2024
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto optimis partai berlambang pohon beringin ini akan keluar sebagai par...
Otomotif16 Januari 2022 19:10
Selama 3 Tahun Terakhir, Nmax Motor Yamaha Paling Laris
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Nmax menjadi motor Yamaha yang paling banyak dibeli masyarakat di Sulawesi. PT Suracojaya Abadimotor (PT SJAM) menjad...
Sponsored by MGID
Pendidikan16 Januari 2022 18:10
Ikatli Unhas Harapkan Alumni Ada di Setiap Lini Pembangunan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sebagai upaya mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antar alumni, Ikatan Alumni Teknik Lingkungan (Ikatli) Uni...