Logo Sulselsatu

Revisi Perwali Protokol Kesehatan, Pemkot Batasi Orang Keluar-Masuk Makassar

Asrul
Asrul

Kamis, 02 Juli 2020 16:20

Asisten I Pemkot Makassar, M. Sabri. (ist)
Asisten I Pemkot Makassar, M. Sabri. (ist)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemkot Makassar mereview Perwali Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan. Sejauh ini, Makassar belum keluar dari status zona merah Coronavirus Disease (Covid-19).

Asisten I Pemkot Makassar M. Sabri mengatakan, revisi ini sudah masuki tahapan finalisasi. Dalam waktu dekat, pj wali kota akan menandatangani perwali tersebut.

“Belum ada nomornya. Perwali 31 Tahun 2020 akan segera diganti degan perwali yang baru tentang Percepatan Pengedalian Covid-19 di Makasaar. Perbaikan-perbaikan dari beberapa pasal yang ada di Perwali 31 dibuat lebih secara teknis dan menjurus,” kata Sabri kepada wartawan di Posko Induk Covid-19 Makassar, Kamis (2/7/2020).

Baca Juga : Appi Peringatkan Lurah di Makassar: Jangan Lebih Sibuk di Warkop daripada Layani Warga

Sabri menjelaskan, perwali yang baru akan mengatur tentang pembatasan orang keluar-masuk Makassar. Pengecualian dikhususkan bagi TNI, Polri, ASN dan karyawan yang berdomosili di wilayah Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar).

“Karena itu mobile, apa yang dibuat haya surat keterangan dari kepala desa atau lurah di mana di Mamminasata atau intansi yang bersangkutan,” kata dia.

Perwali baru ini kata Sabri, juga akan mengatur aktivitas pedagang kebutuhan pokok keliling yang menggunakan kendaraan bermotor.

Baca Juga : Ribuan Kafilah Hadir, Appi Sebut MTQ VIII KORPRI Nasional Gerakkan Ekonomi Makassar

“Pagandeng itu juga tidak boleh kita tahan. Itu yang menjadi penambahan Perwali 31. Jangan sampai menjadi carrier, begitu juga orang yang keluar dari Makassar,” lanjutnya.

Selain itu, peran RT/RW juga akan lebih dimaksimalkan dengan memberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Termasuk pembatasan masyarakat di wilayahnya.

“Contoh tingkat RT/RW bukan hanya mengedukasi tapi diberikan kewenangan untuk melarang orang masuk atau keluar di RT/RW yang tidak membawa surat keterangan apalagi jika datang dari luar daerah. Kemudian bisa membubarkan kelompok masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, anak mudah yang kumpul-kumpul misalkan,” urainya.

Baca Juga : MTQ VIII KORPRI Nasional Resmi Dibuka di Makassar, Hotel, Pasar hingga Kuliner Ikut Bergeliat

Editor: Hendra Wijaya

 

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Ekonomi25 September 2026 23:21
PINTU Perkenalkan VIP Private dan Perluas Akses Aset Tokenisasi
PT Pintu Kemana Saja (PINTU) memperkenalkan layanan Pintu VIP Private sekaligus memperluas akses investor Indonesia terhadap aset dunia nyata yang dit...
Ekonomi25 September 2026 21:02
OJK Dorong Inklusi Keuangan Petani Rumput Laut Lewat e-Seaweed, 200 Petani Telah Terdaftar
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) bersama International Labour Organization (ILO) dan sejum...
Bisnis25 September 2026 19:52
Kalla Aspal Perkuat Hubungan dengan Pelanggan di Hari Pelanggan Nasional 2026
Kalla Aspal memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026 dengan mengunjungi beberapa pelanggan dan mitra khususnya di kota Manado, Sulawesi Utara, serta ...
Makassar25 September 2026 18:45
Yamaha GEAR ULTIMA Jadi Teman Piknik Keluarga di Makassar
Puluhan keluarga pengguna Yamaha GEAR ULTIMA berkumpul piknik bersama dalam acara ULTIMA FAMILY PICNIC di Makassar...