SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar telah mengupayakan memutus mata rantai Covid-19. Salah satunya pembatasan akses keluar masuk di Kota Makassar.
Kendati demikian, penjagaan pos di perbatasan kota Makassar dinilai hanya membuang anggaran. Pasalnya, anggaran yang digolontorkan sebanyak Rp8 miliar.
Yang diperuntukkan untuk anggaran biaya transpor, makan minum, logistik dan lainnya diseluruh posko-posko yang ada.
Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Hamzah Hamid mengaku anggaran penjagaan pos batas kota terjadi pembengkakan, sehingga perlu dilakukan evaluasi yang lebih dalam.
“Saya kurang hafal anggarannya, tetapi kemarin waktu evaluasi sempat dipertanyakan kenapa anggarannya membengkak. Kalau menurut saya yang harus dievaluasi adalah satuannya atau personil yang berjaga di sana,” kata Hamzah.
Olehnya, dia meminta inspektorat untuk terlibat langsung dalam pengawasan anggaran yang akan dan telah digunakan untuk keperluan posko perbatasan.
Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM
“Khususnya itu personil, berapa orang ditugaskan karena para petugaslah yang paling banyak memakai anggaran setiap harinya. Jangan sampai pada waktu makan petugas baru ada,” terangnya.
Anggota Banggar DPRD Kota Makassar itu menilai, sebaiknya anggaran itu digunakan untuk lebih memperketat pengawasan di dalam kota, sebab dibatas kota hanya dikerjakan asal asalan.
“Coba perhatikan yang diperiksa cuma yang naik motor, yang diukur suhu badannya juga cuma yang naik motor, yang naik mobil tidak. Diperbatasan juga kadang kosong dari penjagaan, jadi itu untuk apa disana?,” urai Ketua PAN Makassar itu.
Baca Juga : DPRD Makassar Ungkap Perumahan Milik GMTD Berisi 2 Ribu Hunian Tanpa Rumah Ibadah
Penulis: Resti Setiawati
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar